Banyak Berdoa Jelang Putusan, BW: Muka Saya Ada Kecemasan?
Ketua tim hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto alias BW (Foto: antaranews)
MerahPutih.com - Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku optimis permohonan yang diajukan pihaknya akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya terus memperbanyak doa menjelang putusan MK.
BACA JUGA: Sandiaga Puasa Sunah Jelang Putusan MK, Kertanegara Masih Sepi
"Banyakin doa saja. Dari awal Anda bisa lihat muka saya apakah ada kecemasan? Kan nggak," kata BW sapaan akrab Bambang Widjojanto di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Menurut BW tugas tim hukum adalah membangun optimisme dan merumuskan argumen supaya itu diyakini oleh majelis hakim. Ia pun yakin saksi fakta dan saksi ahli yang sudah dihadirkan pihaknya dapat membuktikan gugatan yang diajukannya.
"Nggak ada yang bisa mengcounter ahli kami. Coba siapa yang bisa counter? gak ada. Baik pertanyaan termohon, pihak terkait, atau ahli pihak terkait itu gak ada," ungkapnya.
BACA JUGA: Jelang Putusan MK, Ini Dalil-Dalil BPN yang Patut Bikin Jokowi Was-Was
"Terus kedua yang kami ajukan kan hal-hal baru yang selama ini belum pernah bagian dasar dari sengketa. Apa itu? Kita bisa merumuskan dalil kecurangan dari scientific identification dan salah satunya dari forensik. Siapa yang bisa counter hasil forensik? Nggak ada," tandas BW. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
MK Tolak Perubahan Usai Pemuda Menjadi 40 Tahun di UU Kepemudaan
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan