Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Senin (13/10/2025). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira.
Merahputih.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan rumusan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dapat diselesaikan pada bulan November tahun ini.
"Sekarang masih di bulan Oktober. Kita target sesuai dengan timeline biasanya setiap tahun, ya, di bulan November itu baru nanti kita akan keluar dengan rumusan," kata Menaker Yassierli, Senin (13/10).
Kajian mengenai kenaikan UMP tahun depan saat ini sedang diproses oleh tim yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan terkait.
Baca juga:
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga memastikan bahwa rumusan kenaikan UMP 2026 akan mempertimbangkan aspek standar kehidupan yang layak bagi para pekerja. Yassierli menekankan pentingnya standar kehidupan layak bagi pekerja dalam kajian rumusan tersebut.
Menaker juga memastikan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum, pemerintah akan merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168. Putusan tersebut mengamanatkan kenaikan UMP harus dihitung berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, serta pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).
Pengawalan dan pembahasan rumusan ini akan difasilitasi oleh Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) guna memastikan terwujudnya dialog sosial.
Baca juga:
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengusulkan kenaikan upah minimum 2026 berkisar antara 8,5 persen hingga 10,5 persen.
"Yang jelas, nanti yang diamanahkan untuk mengawal ini nanti adalah ada Dewan Pengupahan Nasional nanti juga LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) kemudian nanti akan memfasilitasi bagaimana kemudian kita ingin memastikan dialog sosial itu terjadi," imbuhnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Ketua Tim Reformasi Polri: Putusan MK soal UU Pers Sejalan dengan Upaya Kurangi Kriminalisasi Wartawan
Uji Materi UU Pers oleh Iwakum Dikabulkan MK, Perlindungan Wartawan Dipertegas
Tok! MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Dipidana atau Digugat Perdata Sembarangan
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji Materi UU Pers oleh Iwakum, Cegah Kriminalisasi Wartawan
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Pasal Penghinaan Presiden Diuji di MK, Kritik Kepala Negara Dinilai Sebagai Hak Konstitusional
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Kalah Gede Ketimbang Buruh Panci di Karawang dan Pekerja di Vietnam, Presiden KSPI: Harusnya Gaji UMP Jakarta Rp 6 Juta per Bulan