MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatasi imunitas hukum terhadap jaksa dalam perkara pidana berat dan operasi tangkap tangan (OTT).

Melalui Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa tidak lagi memerlukan izin Jaksa Agung dalam kondisi tertentu.

Putusan ini merupakan hasil uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang diajukan oleh Agus Setiawan, Sulaiman, dan Perhimpunan Pemuda Madani.

Baca juga:

Kejaksaan Jadi Lembaga Superbody, DPR Diminta Revisi UU Kejaksaan

MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai pengecualian izin berlaku dalam dua kondisi: tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau diduga melakukan kejahatan berat seperti yang diancam hukuman mati, kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

"Maka terhadap jaksa juga perlu diperlakukan yang tidak berbeda, yaitu tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam kedua prinsip internasional tersebut, namun perlindungan hukum dimaksud tidaklah bersifat absolut," kata Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membacakan pertimbangan di Gedung MK, Kamis (16/10).

MK menegaskan prinsip equality before the law harus tetap dijunjung tinggi, baik terhadap warga negara maupun penegak hukum. Perlindungan hukum terhadap jaksa tidak boleh melampaui batas konstitusional.

Baca juga:

DPR Sahkan RUU Kejaksaan, Sejumlah Aturan Diubah

"Oleh karena itu, baik antara warga negara dengan penegak hukum maupun antara sesama penegak hukum itu sendiri seharusnya tetap terikat dengan prinsip equality before the law," tandas Arsul.

Perubahan Bunyi Pasal 8 UU Kejaksaan

Dengan putusan uji meteril terbaru ini ini, MK secara resmi mengubah bunyi Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menjadi:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”

(Pon)