Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana kembali menyoroti Pemprov DKI Jakarta, kali ini mempertanyakan kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan.
Seharusnya William mengatakan TGUPP membantu Gubernur Anies dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) sebagai dasar RAPBD 2020.Sebab, kata dia dalam pengajuan anggaran KUA-PPAS 2020 banyak anggaran yang janggal.
Baca Juga
Anggaran KUA-PPAS Fantastis, Anies Ungkap Kelemahan Sistem E-budgeting Model Lama
Teranyar anggaran yang kontroversi diajukan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat yang menganggarkan sebesar Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon. Kemudian yang paling janggal Disdik DKI menganggarkan untuk ballpoint atau bolpoin senilai Rp 123,8 miliar.
"Hal-hal sepele seperti ini saja tidak bisa dilakukan, alasannya ceroboh terus. Bilangnya salah ketiklah, ini dummy, semakin menunjukan keamatiran dari pengelolaan administrasi dari Gubernur Anies Baswedan. Jadi untuk apa TGUPP itu ada?" ujar William di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Baca Juga
Polemik Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Anies: Sistemnya Digital Tapi Tidak Smart
William menuturkan, anggaran TGUPP yang naik dari Rp 19 miliar di tahun 2019 dan akan naik menjadi Rp 21 miliar di tahun 2020 sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kinerjanya saat ini.
"Bayangkan 26 miliar tetapi kinerjanya seperti ini. Anggaran tidak diupload, pembahasan data kami baru dikasih hari H, untuk apa TGUPP itu? Kalau kinerja dari gubernur Anies Baswedan tidak meningkat," tegasnya. (Asp)
Baca Juga
Pemprov DKI Mengaku Kecolongan Anggaran KUA-PPAS Bocor ke Publik
