Bangun Konsolidasi, Golkar Gaet Lagi Para Mantan Kader

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Oktober 2021
Bangun Konsolidasi, Golkar Gaet Lagi Para Mantan Kader

Partai Golkar. (Foto: DPP Golkar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golongan Karya (Golkar) ingin merangkul kembali tokoh partai politik yang dulu pernah berada di Golkar untuk membangun konsolidasi partai sebagai salah satu strategi meraih kesuksesan pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebutkan, karena adanya perbedaan politik dan polarisasi, katanya, maka beberapa dari tokoh tersebut membuat partai politik lain dan sukses, seperti Surya Paloh dengan Partai Nasdem, dan Prabowo dengan Partai Gerindra.

Baca Juga:

Golkar Tetapkan 2021 Ini Sebagai Tahun Konsolidasi

"Tapi ada juga kekuatan partai politik lain yang belum beruntung dan kami dengan senang hati sebetulnya ingin mengajak kembali ke rumah besar bersama untuk melakukan konsolidasi, ada cita-cita dan keinginan itu, dan itu menjadi satu hal penting buat kami sekarang untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan termasuk tokoh-tokoh yang selama ini mungkin luput tidak diajak," kata Doli.

Ia memaparkan, beberapa tokoh Partai Golkar terutama yang ada di daerah masih memiliki kecintaan atau kerinduan kepada Partai Golkar. Ini yang akan diupayakan oleh Partai Golkar untuk membangun konsolidasi dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.

Tokoh Partai Golkar yang masih mempunyai ketokohan di daerah menjadi modal besar Partai Golkar untuk mendapatkan dukungan masyarakat.

"Paling tidak mengangkat elektabilitas masyarakat dari ketokohan-ketokohan mereka," kata Doli.

Partai Golkar berupaya mengurangi adanya konflik-konflik internal partai dan merangkul semua yang ada di luar.

"Karena kami yakin betul apa yang dilakukan oleh Akbar Tandjung pada tahun 2004 adalah mampu mengkonsolidasi semua kekuatan internal partai," ujar Doli.

Melalui Rumah Bersama Golkar, Doli optimistis Partai Golkar dapat membangun konsolidasi bersama partai politik lain dengan adanya kesamaan visi dan misi pada pemilihan umum.

"Pada 2024, Partai Golkar masih sangat terbuka untuk membangun koalisi dengan siapa pun guna membicarakan pasangan presiden dengan siapa pun, baik tokoh yang disebut di kalangan masyarakat maupun tidak. Sama siapa pun kami terbuka, apalagi kami pernah sejarah bersama dengan partai-partai di luar Golkar, sangat terbuka, karena dulu kita punya 'platform' yang sama," ujar Doli.

Cendekiawan Muslim Azyumardi Azhar, berpendapat, Partai Golkar masih merupakan partai dengan jaringan sosial-politik lebih luas, tetapi jaringan ini perlu direvitalisasi karena kelompok yang memiliki jaringan dengan Golkar saat ini memiliki disorientasi sehingga hal ini perlu dikonsolidasikan.

 Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.(Foto: dpr.go.id)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.(Foto: dpr.go.id)

"Secara restoraktif Golkar memerlukan kepemimpinan kharismatik yang dekat dengan berbagai kelompok masyarakat, ini yang diperlukan jika Golkar mau menang pada 2024," katanya.

Azyumardi menyarankan agar pemimpin Partai Golkar untuk terus menjalin hubungan dengan berbagai ormas dan masyarakat secara luas. Selain itu, untuk meningkatkan figur yang akan diusung sebagai Calon Presiden 2024, Partai Golkar harus meningkatkan 'political marketing figur' tersebut seperti saat Akbar Tanjung di 2004.

"Nah ini perlu ditingkatkan lagi (saat ini). Apalagi di zaman media sosial seperti ini, apa saja harus dipasarkan. Politik marketingnya harus mantap. Mungkin enggak perlu 'buzzer'. Mungkin 'influencer' bisa diperlukan," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Golkar Solo Dukung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024

#Golkar #Pemilu #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Golkar usai terpilih sebagai Hakim MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Indonesia
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Bahlil Lahadalia mengumumkan Adies Kadir tidak lagi menjadi pengurus maupun kader Partai Golkar setelah pencalonannya sebagai Hakim MK disetujui DPR RI.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Indonesia
Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Bahlil, saat ditanya tanggal pasti mengenai kapan berlakunya status Adies yang bukan lagi kader Golkar, menyebutkan itu telah ditetapkan sekitar beberapa hari lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
 Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Bagikan