Banggar Setuju PPN 12% Ditunda

Rezita KesumaRezita Kesuma - Jumat, 29 November 2024
Banggar Setuju PPN 12% Ditunda

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Jika keduanya tidak seimbang, dampaknya bisa kontraproduktif,

Teks Asli: Joseph Kanugrahan

#Banggar DPR #PPN 12 Persen
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang

Berita Terkait

Indonesia
Usul Kemendiknasmen Tambah Anggaran Rp 157,76 akan Dibahas di Banggar DPR RI
Tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
Usul Kemendiknasmen Tambah Anggaran Rp 157,76 akan Dibahas di Banggar DPR RI
Indonesia
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Sebelas rekomendasi itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP dan Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Indonesia
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Banggar DPR menyoroti tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai nasibnya sama seperti BGN.
Soffi Amira - Selasa, 30 Juni 2026
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
Rupiah dan IHSG Ambrol, Banggar DPR Minta Pemerintah Bercermin
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyoroti tekanan ekonomi nasional akibat mahalnya dolar AS, tingginya yield SBN, dan merosotnya IHSG.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Rupiah dan IHSG Ambrol, Banggar DPR Minta Pemerintah Bercermin
Indonesia
Isu APBN 2026 Tinggal Rp 120 Triliun Dibantah, DPR Ungkap Fakta Sebenarnya
Banggar DPR membantah isu APBN 2026 tinggal Rp 120 triliun. Sebaliknya, pendapatan naik sebesar 10,5 persen.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Isu APBN 2026 Tinggal Rp 120 Triliun Dibantah, DPR Ungkap Fakta Sebenarnya
Indonesia
Banggar DPR: Program MBG Maju, tapi Masih Ada Kendala di Lapangan
Program MBG kini sudah menembus 26 ribu SPPG. Banggar DPR menyoroti masih adanya kendala di lapangan.
Soffi Amira - Selasa, 07 April 2026
Banggar DPR: Program MBG Maju, tapi Masih Ada Kendala di Lapangan
Indonesia
Cegah Orang Mampu Serobot Subsidi, DPR RI Siapkan Jurus Teknologi Canggih Amankan APBN dari Kebocoran
Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah tingginya angka exclusion error dan inclusion error
Angga Yudha Pratama - Jumat, 13 Maret 2026
Cegah Orang Mampu Serobot Subsidi, DPR RI Siapkan Jurus Teknologi Canggih Amankan APBN dari Kebocoran
Indonesia
Kritik Rencana Impor 105 Ribu Pikap PT Agrinas, Said Abdullah: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai impor 105.000 pikap oleh PT Agrinas berpotensi gerus PDB Rp 39 triliun dan rugikan industri otomotif nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Februari 2026
Kritik Rencana Impor 105 Ribu Pikap PT Agrinas, Said Abdullah: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun
Bagikan