Banggar Setuju PPN 12% Ditunda

Menkeu menjelaskan bahwa keputusan final mengenai tarif PPN akan bergantung pada kondisi ekonomi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Undang-Undang APBN tahun 2025 pasal 31 ayat 2 menyatakan dana SAL bisa dikelola oleh negara selain Bank Indonesia.

Mereka tetap berhak menerima gaji dan tunjangan karena baik dalam tatib DPR ataupun UU MD3 tidak mengenal istilah nonaktif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kanan), Thomas Djiwandono (kedua kiri), dan Anggito Abimanyu (kanan) mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Komisi D menyoroti perlunya efisiensi dalam proses lelang dan penjaminan kualitas penyedia barang/jasa

Pemerintah juga menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional

Meminta pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada Banggar DPR menyisir kemampuan fiskal pemerintah.

Selama ini, Indonesia terkait kebijakan Impor masih beracuan pada sistem kuota. Di mana hal tersebut menjadi celah rente impor antara pemilik otoritas dengan pengusaha kroninya.

Otoritas terkait untuk memberikan respons yang bisa menenangkan pasar.