Bambang Widjojanto Keluar Ruang Sidang jelang Paparan Ahli dari Kubu 02

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Kamis, 04 April 2024
Bambang Widjojanto Keluar Ruang Sidang jelang Paparan Ahli dari Kubu 02

Tim hukum 01 Bambang Widjojanto keluar dari ruang sidang saat pemaparan Eddy Hiariej. (Foto: YouTube/Mahkamah Konstitusi RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bambang Widjojanto, anggota tim kuasa hukum kubu 01 Anies-Muhaimin, keluar ruang sidang di tengah sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Bambang melakukannya menjelang pemaparan Eddy Hiariej, ahli kubu Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, pada awal saat sidang hendak dimulai, Bambang sudah menyatakan keberatannya terhadap ahli yang dihadikan kubu 02. Menurutnya, Eddy tak layak dijadikan ahli, sebab ia tengah dalam penyidikan KPK.

"Saya mendapat informasi dari berita, ini terhadap sahabat saya juga ini, sobat Eddy. KPK terbitkan penyidkan baru terhadap Eddy," ungkap Bambang pada awal sidang, Kamis (4/4).

Baca juga:

Wagub DKI Respons Pengunduran Bambang Widjojanto dari TGUPP

Pernyataan advokat yang akrab disapa BW itu kemudian dipertanyakan ketua MK Suhartoyo terkait relevansi status penyidikan KPK terhadap Eddy dengan proses sidang.

"Relevansinya adalah, seseorang yang menjadi tersangka, apa lagi dalam tindak kasus pidana korupsi, dan untuk menghormati Mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli," kata BW.

Suhartoyo kemudian menyinggung track record BW sebagai eks Ketua KPK, dan mempertanyakan status Eddy yang masih dalam penyidikan atau sudah berstatus tersangka.

Baca juga:

Bambang Widjojanto Sebut Polemik Demokrat Bisa Merusak Demokrasi

Namun, akhirnya BW hanya melayangkan keberatan dan majelis hakim mencatatnya. Kemudian, saat Eddy hendak menyampaikan paparannya, BW memilih untuk keluar ruang sidang.

"Mejelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri, ketika rekan saya Profesor Hiariej akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lain, sebagai konsistensi dari sikap saya," kata BW. (waf)

Baca juga:

Bambang Widjojanto Sebut Kasus Nurhadi Jadi Momentum Bersih-bersih MA

#Mahkamah Konstitusi #Pilpres 2024 #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Andrew Francois

I write everything about cars, bikes, MotoGP, Formula 1, tech, games, and lifestyle.

Berita Terkait

Indonesia
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
MK menggelar sidang uji materi UU Migas. Pemohon menilai mekanisme penetapan harga BBM yang mengacu harga minyak global bertentangan dengan amanat konstitusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
Indonesia
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil UU Peradilan Agama terkait sidang isbat Ramadan. Kader Muhammadiyah menggugat Pasal 52A yang dianggap diskriminatif terhadap metode hisab.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Indonesia
Respons Putusan MK, AHY Sebut Demokrat Konsisten Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Partai politik bisa didiskualifikasi di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30 persen.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Putusan MK, AHY Sebut Demokrat Konsisten Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
GMNI Serahkan Amicus Curiae Uji Materiil UU TNI ke MK, Tegaskan Supremasi Sipil Pasca-Reformasi
GMNI Jakarta menyerahkan amicus curiae ke MK terkait UU TNI. Dokumen menegaskan pentingnya supremasi sipil, koreksi Reformasi 1998, dan peneguhan Pancasila 1 Juni 1945.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
GMNI Serahkan Amicus Curiae Uji Materiil UU TNI ke MK, Tegaskan Supremasi Sipil Pasca-Reformasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan