Ayah Nizam Diduga Anggota Gangster, Komisi III DPR Perintahkan Kapolres Sukabumi: Hajar Saja

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 03 Maret 2026
Ayah Nizam Diduga Anggota Gangster, Komisi III DPR Perintahkan Kapolres Sukabumi: Hajar Saja

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KOMISI III DPR RI meminta Kapolres Polres Sukabumi, Saiman, memeriksa ayah kandung Nizam Syafi'i, Anwar Satibi, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok gangster. Permintaan ini muncul setelah ibu kandung korban, Lisnawati, disebut menerima ancaman setelah melaporkan mantan suaminya kepada pihak berwajib.

NS meninggal dunia pada usia 13 tahun setelah diduga mengalami kekerasan dari ibu tiri dan ayah kandungnya.


Dalam rapat tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap latar belakang ayah korban. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyatakan mantan suami Lisnawati diketahui memiliki keterkaitan dengan kelompok gangster.


"Kami juga menginformasikan bahwa mantan suami ibu Lisna ini kebetulan ialah anggota geng," kata Suparyati dalam RDPU di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/3).


Korban, kata Sri, diduga pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti disundut rokok, disiram air, hingga diceburkan ke bak mandi. Oleh karena itu, ia meminta kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap aspek perlindungan korban dan keluarga.


"Menurut saya, juga patut untuk diatensi lebih lanjut kepada kepolisian ya khususnya karena ini kaitannya dengan ancaman yang sering kali diterima ibu Lisna," tutur dia.

Baca juga:

Kapolres Sukabumi Beberkan Fakta Baru Kematian Nizam Syafi’i, Disebut Jadi Korban Penganiayaan Berulang




Saat menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III Habiburokhman, meminta kepolisian menjamin keamanan Lisnawati serta menindak tegas kelompok gangster yang diduga terlibat. "Sebelum ke Pak Kapolres ya, yang pertama saya minta dijamin keamanannya ibu ini, Pak. Ya. Hajar saja gangster-gangster itu. Enggak ada urusan, Pak," ujar Habiburokhman


Habiburokhman menilai aparat penegak hukum harus bertindak cepat untuk memastikan perlindungan terhadap korban dan keluarganya, serta mengusut tuntas dugaan keterlibatan kelompok geng dalam kasus tersebut. "Masa sudah sejauh ini belum ada penindakan, Pak. Lalu nanti jangan terlalu bertele-tele soal timeline ini, Pak. Kita enggak perlu. Hal yang perlu langsung ke inti masalahnya," ucap politisi Gerindra itu.


Sebelumnya, Nizam, bocah asal Bojongsari, Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia pada 19 Februari 2026 di RSUD Jampangkulon.


Saat dibawa ke rumah sakit, tubuh korban ditemukan penuh luka lebam serta luka melepuh menyerupai luka bakar.(Pon)

Baca juga:

Komisi III DPR Ungkap Kejanggalan Kasus Kematian Nizam Syafi’i yang Tewas Disiksa Ibu Tiri

#Kekerasan Anak #Komisi III DPR #Sukabumi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Indonesia
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri guna menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Jalan Mulus Suyudi Gantikan Kapolri Listyo Sigit: Supres Masuk Kemarin, Hari Ini Lolos Tes Komisi III
Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam fit and proper test.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Jalan Mulus Suyudi Gantikan Kapolri Listyo Sigit: Supres Masuk Kemarin, Hari Ini Lolos Tes Komisi III
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Bagikan