Ayah Nizam Diduga Anggota Gangster, Komisi III DPR Perintahkan Kapolres Sukabumi: Hajar Saja

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 03 Maret 2026
Ayah Nizam Diduga Anggota Gangster, Komisi III DPR Perintahkan Kapolres Sukabumi: Hajar Saja

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KOMISI III DPR RI meminta Kapolres Polres Sukabumi, Saiman, memeriksa ayah kandung Nizam Syafi'i, Anwar Satibi, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok gangster. Permintaan ini muncul setelah ibu kandung korban, Lisnawati, disebut menerima ancaman setelah melaporkan mantan suaminya kepada pihak berwajib.

NS meninggal dunia pada usia 13 tahun setelah diduga mengalami kekerasan dari ibu tiri dan ayah kandungnya.


Dalam rapat tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap latar belakang ayah korban. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyatakan mantan suami Lisnawati diketahui memiliki keterkaitan dengan kelompok gangster.


"Kami juga menginformasikan bahwa mantan suami ibu Lisna ini kebetulan ialah anggota geng," kata Suparyati dalam RDPU di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/3).


Korban, kata Sri, diduga pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti disundut rokok, disiram air, hingga diceburkan ke bak mandi. Oleh karena itu, ia meminta kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap aspek perlindungan korban dan keluarga.


"Menurut saya, juga patut untuk diatensi lebih lanjut kepada kepolisian ya khususnya karena ini kaitannya dengan ancaman yang sering kali diterima ibu Lisna," tutur dia.

Baca juga:

Kapolres Sukabumi Beberkan Fakta Baru Kematian Nizam Syafi’i, Disebut Jadi Korban Penganiayaan Berulang




Saat menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III Habiburokhman, meminta kepolisian menjamin keamanan Lisnawati serta menindak tegas kelompok gangster yang diduga terlibat. "Sebelum ke Pak Kapolres ya, yang pertama saya minta dijamin keamanannya ibu ini, Pak. Ya. Hajar saja gangster-gangster itu. Enggak ada urusan, Pak," ujar Habiburokhman


Habiburokhman menilai aparat penegak hukum harus bertindak cepat untuk memastikan perlindungan terhadap korban dan keluarganya, serta mengusut tuntas dugaan keterlibatan kelompok geng dalam kasus tersebut. "Masa sudah sejauh ini belum ada penindakan, Pak. Lalu nanti jangan terlalu bertele-tele soal timeline ini, Pak. Kita enggak perlu. Hal yang perlu langsung ke inti masalahnya," ucap politisi Gerindra itu.


Sebelumnya, Nizam, bocah asal Bojongsari, Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia pada 19 Februari 2026 di RSUD Jampangkulon.


Saat dibawa ke rumah sakit, tubuh korban ditemukan penuh luka lebam serta luka melepuh menyerupai luka bakar.(Pon)

Baca juga:

Komisi III DPR Ungkap Kejanggalan Kasus Kematian Nizam Syafi’i yang Tewas Disiksa Ibu Tiri

#Kekerasan Anak #Komisi III DPR #Sukabumi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Sadis! Siswa SMP Korban Kekerasan Gang Motor di Mataram Meninggal
Selama perawatan, tim RSUD Mataram memberikan penanganan medis intensif. Dalam kejadian itu, korban mengalami luka parah di bagian kepala.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Sadis! Siswa SMP Korban Kekerasan Gang Motor di Mataram Meninggal
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Bagikan