Pilpres 2019

Asyik Saling Serang, Pengamat Sebut Kampanye Pilpres 2019 Miskin Narasi Kesejahteraan Umum

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 13 November 2018
Asyik Saling Serang, Pengamat Sebut Kampanye Pilpres 2019 Miskin Narasi Kesejahteraan Umum

Direktur Lembaga Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 belum menampilkan narasi-narasi kemaslahatan umum. Narasi berupa upaya dan strategi memajukan kesejahteraan umum masih minim bahkan tenggelam dalam saling serang dengan jargon-jargon arkais seperti sontoloyo, genderuwo dan tampang Boyolali.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai kampanye Pilpres 2019 yang ditampilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden justru terjebak dalam 'cacat bawaan' demokrasi Indonesia yang alpa memperhatikan narasi memajukan kesejahteraan umum.

Hal itu menurut dia karena apa yang ditampilkan masing-masing kandidat hanya memainkan politik saling sindir sehingga demokrasi Indonesia mengalami "cacat bawaan".

"Politik saling sindir menjadikan demokrasi kita mengalami cacat bawaan, konten dangkal dan kehilangan narasi besar untuk memajukan kesejahteraan umum," kata Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Selasa (13/11).

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan). (Foto: Biro Pers Setpres)

Pangi menyoroti "perang urat saraf" dari masing-masing pasangana calon, mulai dari sontoloyo, politik kebohongan, wajah Bayolali, dan politik genderowo, padahal semuanya tidak ada artinya bagi masyarakat.

Menurut dia, masyarakat disuguhi menu dengan narasi dangkal dalam berdemokrasi karena apa yang ditampilkan jauh dari subtansial dan menganggu kualitas demokrasi.

"Bahkan Jokowi dan Prabowo belakangan ini menjadi sumber kegaduhan karena memancing polemik dan kegaduhan yang bisa menaikkan turbulensi politik," ujarnya.

Pangi Syarwi Chaniago sebagaimana dilansir Antara menilai para kontestan Pilpres harus mengeluarkan dan menyusun kata-kata atau diksi yang meneduhkan, menyematkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bertarung.

Menurut dia, para kontestan jangan justru membuat gesekan dan memantik polemik serta blunder politik.

"Seharusnya perilaku politik Jokowi dan Prabowo berpanduan pada moral dan habitus politik yang baik, bukan saling menyindir, menyudutkan dan membuat polemik setiap pernyataan politiknya. Perilaku aktor politik mesti ada trayek panduan moralnya bukan berpolitik secara asal," katanya.

Menurut pengamat politik ini, masyarakat ingin capres dan cawapres yang berkontestasi di Pilpres berfikir imajinasi besar Indonesia karena kita lelah dibisingkan isu dan narasi dangkal dan murahan.

Pangi mengatakan, masyarakat ingin para capres-cawapres yang menyajikan menu narasi dan imajinasi besar dalam rangka menjawab Indonesia seperti apa di masa depan.

"Apa yang diributkan sekarang soal politik genderowo, politik sontoloyo, politik tampang bayolali, apa untungnya untuk rakyat, ini menjengkelkan dan membuang buang waktu, tolong serius memikirkan rakyat," ucapnya.

Dia mengatakan dalam kontestasi elektoral pilpres berdasarkan norma dan habitus moral sebagai panduan perilaku politik atau "valutional theory" dalam memenangkan pertarungan Pilpres 2019.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berkas Penyidikan Rampung, Eks Bos Jasindo Segera Jalani Sidang Perdana

#Pilpres 2019 #Pengamat Politik #Voxpol Center
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Bagikan