ASDI Galang Dukungan Rakyat dan Mahasiswa Lawan Dinasti Politik dan Korupsi

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 10 Desember 2023
ASDI Galang Dukungan Rakyat dan Mahasiswa Lawan Dinasti Politik dan Korupsi

Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menggelar acara Panggung Rakyat bertema Bongkar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12). Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menyampaikan pernyataan sikap terhadap situasi terkini terkait hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Pernyataan sikap itu disampaikan di sela-sela acara Panggung Rakyat bertema Bongkar yang digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12) malam.

Baca Juga

Aktivis HAM Sebut Demokrasi Alami Regresi di Era Jokowi

Awalnya, acara diisi dengan orasi dari sejumlah tokoh pro demokrasi, seperti Usman Hamid, Ikrar Nusa Bhakti, Inayah Wahid hingga Faisal Basri.

Kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto, tokoh dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, Aida Leonardo bersama perwakilan Aktivis 98 naik ke atas panggung acara.

Dalam kesempatan itu, Petrus yang duduk di atas kursi roda, menyampaikan perasaannya soal sikap yang diambil oleh koleganya sewaktu di PRD Budiman Sudjatmiko.

Petrus mengutip peryataan Budiman yang meminta agar kasus pelanggaran HAM masa lalu dilupakan, dan fokus pada masa depan Indonesia.

Dia mengecam pernyataan Budiman tersebut. Menurutnya, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu perlu dituntaskan.

"Saya Petrus, teman satu sel dalam penjara, Budiman Sudjatmiko. Saya bersama Budiman Sudjatmiko membangun gerakan bersama kawan-kawan lain melawan kediktaktoran Soeharto. Kami harus masuk ke dalam penjara, kawan kami juga ada yang terbunuh, kawan kami juga ada yang diculik," kata Petrus.

"Tetapi, beberapa hari yang lalu, kawan seiring seperjuangan, Budiman Sudjatmiko mengatakan lupakan kasus penculikan, kami tidak punya utang pada masa lalu, hanya punya utang pada masa depan. Itu kata sahabat saya," sambung Petrus.

Ia pun menegaskan, bahwa dirinya bersama para aktivis masih memiliki hutang, yakni menyelesaikan kasus penculikan dan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sebab, Petrus menilai, tidak akan ada masa depan yang cerah bagi bangsa Indonesia, jika hutang masa lalu tidak dituntaskan.

"Kami punya utang terhadap masa depan, masa depan yang mencintai hak asasi manusia. Masa depan yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan. Masa depan yang menjunjung tinggi demokrasi," tegas Petrus.

"Maka dari itu kami menyerukan, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya juga kasus penculikan tidak boleh ditutup. Kasus HAM tidak boleh dipendam," sambung Petrus.

Baca Juga

Pameran Foto Korban Pelanggaran HAM di GBK Diminati Pengunjung Konser Bongkar

Dia pun menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar memilih calon pemimpin yang bersih terhadap persoalan kejahatan HAM masa lalu.

"Kembalikan kawan kami. Tolak politik imunitas. Tolak dinasti politik. Tolak korupsi, tolak nepotisme, tolak kolusi. Hanya ada satu kata, lawan," tegas Petrus.

Setelah Petrus menyampaikan orasinya, Aida Leonardo membacakan isi pernyataan sikap Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI).

Ada sejumlah poin yang disampaikan Aida dalam peryataan sikap tersebut. Salah satunya meminta pemerintah memulihkan hak masyarakat dan memulihkan penegakan hukum atas korupsi dan pelanggaran berat HAM.

Aida juga menyampaikan tiga seruan terhadap rakyat dan mahasiswa untuk bersama-sama bergerak mencegah politik dinasti, dan kembalinya tirani orde baru (Orba).

Berikut isi pernyataan sikap Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) yanh dibacakan oleh Aida Leonardo:

Peryataan Sikap, Bongkar Panggung Rakyat 2023. Jakarta, 9 Desember 2023.

Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia, Indonesia mengahadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif, dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum.

Akibatnya, penegakan HAM, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita reformasi 1998.

Untuk mencegah semakin parahnya resesi demokrasi, maka kami menuntut:

Satu, negara harus memulihkan hak masyarakat dan mengehentikan represi aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.

Dua, negara harus memulihkan penegakan hukum atau atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang.

Tiga, memilih pemimpin dalam seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jekak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif dan menjunjung kesetaraan.

Empat, menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apapun, kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil dan bermartabat.

Lima, negara harus memilihkan integritas badan pengawas seperti DPR, dan stop menyalahgunakan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.

Enam, menjaga pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif.

Untuk itu, kami menyerukan:

Satu, rakyat harus bergerak bersama mencegah politik dinasti, dan kembalinya tirani.

Dua, mahasiswa harus segera mengonsolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak demokrasi dengan menolak kembalinya orde baru, dan republik rasa kerajaan.

Ketiga, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.

Jakarta, 9 Desember 2023. Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI). (Pon)

Baca Juga

Pilpres 2024 Jadi Momentum Kembalikan Demokrasi ke Kedaulatan Rakyat

#Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Bagikan