Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengalami defisit anggaran Rp 105 miliar dalam pembahasan APBD 2023 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo.
Atas dasar itu, Pemkot mulai mengencangkan ikat pinggang dengan melakukan pemangkasan anggaran serta melakukan efisiensi pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga
Ketua Banggar DPRD Solo, Budi Prasetyo mengatakan, defisit anggaran senilai Rp 105 miliar ini diketahui saat tim Banggar DPRD Solo bersama dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Solo melakukan rapat bersama.
"Ada defisit anggaran APBD 2023 Pemkot Solo senilai Rp 105.585.080.400. Ini cukup besar di saat sekarang," ujar Budi, Sabtu (22/10).
Dikatakannya, untuk mengatasi defisit anggaran tersebut pihaknya bakal melakukan efisiensi atau penghematan anggaran belanja, pengadaan barang dan jasa pada 2023. Untuk defisit anggaran terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 92.087.175.000.
"Dana DAU paling besar defisitnya. Itu berpengaruh pada APBD 2023 keseluruhan," katanya.
Budi yang juga menjabat Ketua DPRD Solo ini mengatakan persoalan ini sudah dibahas masing-masing komisi di DPRD Solo bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rencana kerja dan anggaran (RKA). Anggaran akan dialokasikan untuk program-program prioritas di Pemkot Solo.
Baca Juga
Ia menjelaskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah dikunci atau disahkan. Artinya, jika ada koreksi maka sifatnya hanya perubahan dan pergeseran.
"Saya minta komisi-komisi tidak membuat kegiatan baru karena butuh anggaran besar karena sudah ada defisit anggaran besar. Kalau pergeseran anggaran tidak masalah," papar dia.
Dia mengatakan hanya satu komisi yang tidak defisit anggaran, yakni komisi I yang menangani bidang pemerintahan. Untuk tiga komisi lainnya defisit anggaran.
"Komisi II defisit senilai Rp 300 juta, Komisi III defisit Rp 900 juta, dan Komisi IV Rp 1,7 miliar,” ujar dia.
Ia juga meminta rasionalisasi kegiatan Di antaranya insentif tenaga kesehatan (nakes) senilai Rp 3,3 miliar dan dana akres gaji pegawai negeri sipil (PNS) senilai Rp 3,6 miliar.
"Untuk dana BTT (belanja tidak terduga) kita anggarkan senilai Rp 20 miliar. Untuk anggaran belanja barang dan jasa yang paling besar, yakni Rp 59,7 miliar," katanya.
Ia menambahkan biaya perjalanan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD dipangkas hingga 20 sampai 25 persen. Dengan kebijakan efisiensi belanja dan rasionalisasi program kegiatan menjadi zero defisit anggaran. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga
