APBD Kota Yogyakarta 2022 Fokus Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 03 Desember 2021
APBD Kota Yogyakarta 2022 Fokus Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi Foto: MP/Teresa Ika

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan DPRD telah menandatangani kesepakatan bersama terkait RAPBD 2022 pada akhir November dengan total anggaran mencapai Rp 1,9 triliun. Anggaran belanja akan difokuskan untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata.

Kucuran dana ke sektor pariwisata dilakukan untuk bisa mendorong pemulihan dan kebangkitan ekonomi para pelakunya. Juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya selama pandemi, sektor pariwisata mati suri.

Baca Juga

Perpaduan Cita Rasa Jawa Barat dan Yogyakarta dalam Celetot

“Nanti ke 45 kelurahan akan menggulirkan program pembangunan dengan fokus utama pada pengembangan pariwisata. Program ini saling terintegrasi sesuai masterplan pembangunan pemerintah Kota,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Jumat (03/12).

Pembangunan infrastruktur pariwisata, lanjut Heroe, juga akan diimbangi dengan upaya pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan “branding” YK untuk Kota Yogyakarta.

Heroe melanjutkan dana pendapatan dan pemasukan tahun ini jauh lebih kecil dibadingkan tahun sebelumnya. Lantaran adanya pemotongan dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU) dari pusat. Selain itu juga disebabkan merosotnya pendapatan asli daerah akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga

Tiga Faktor Penyebab Kasus Kekerasan Perempuan di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi

Selain pariwisata, Pemkot juga masih mengalokasikan dana cukup besar di pos kesehatan untuk penanganan COVID-19.

"Kegiatan penanganan COVID-19 juga tetap menjadi prioritas karena penanganan kesehatan harus bisa berjalan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi," katanya.

Demi meningkatkan pemasukan asli daerah, Pemkot bekerja sama dengan kantor pajak untuk mengejar pendapatan sektor pajak. Berdasarkan data Bappeda Kota Yogyakarta pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada akhir November mencapai sekitar 5 persen dan diharapkan tumbuh menjadi 5,4 persen pada 2022. (Teresa Ika/Yogyakarta)

Baca Juga

Yogyakarta Gelar Pameran Virtual Manuskrip Kuno

#Kota Yogyakarta #APBD #Pemulihan Ekonomi #Pariwisata Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Indonesia
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Penurunan APBD tahun ini disebabkan dampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memaksa pemkot dan DPRD menyesuaikan anggaran menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Indonesia
Stop Manjakan Pariwisata dengan Uang Negara, DPR Desak Pemerintah Fokus Infrastruktur dan Sport Tourism ala Eropa
Peningkatan jumlah wisman ini, terutama melalui long stay akan berdampak signifikan pada devisa.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 04 November 2025
Stop Manjakan Pariwisata dengan Uang Negara, DPR Desak Pemerintah Fokus Infrastruktur dan Sport Tourism ala Eropa
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan