Stop Manjakan Pariwisata dengan Uang Negara, DPR Desak Pemerintah Fokus Infrastruktur dan Sport Tourism ala Eropa

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lamhot Sinaga, menyuarakan keprihatinan atas kondisi sektor pariwisata Indonesia yang dinilai masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini ironis, mengingat di banyak negara, sektor pariwisata justru menjadi kontributor utama pendapatan negara.

Lamhot mempertanyakan kecukupan anggaran yang dimiliki Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai regulator, khususnya dalam pengembangan destinasi super prioritas. Sehingga, diperlukan koordinasi yang kuat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pariwisata, seperti InJourney.

Baca juga:

Anjing Liar Goyang Pariwisata Babel, Pemprov Terbitkan Kebijakan Eliminasi

Ia mencontohkan BUMN perhotelan, Hotel Indonesia Natour (HIN), yang hanya memiliki properti di Bali, sementara destinasi potensial lainnya seperti Danau Toba belum disentuh.

"Kalau di sana sudah tumbuh perhotelannya sudah tumbuh, objek wisatanya jelas sudah ada, baik wisata alam, lalu kemudian di situ ada event, ada atraksi, ada sport tourism segala macam, maka secara tidak langsung pariwisata itulah yang menjadi kontributor utama terhadap APBN," jelas Lamhot dalam keterangannya, Selasa (4/11).

Tantangan Sport Tourism dan Peran Vital Pemerintah

Lamhot juga menyoroti kurangnya sport tourism (pariwisata olahraga) yang menjadi andalan Indonesia. Ia membandingkan dengan Spanyol yang terkenal dengan Matador, atau Inggris, Italia, dan Jerman yang menarik jutaan wisatawan melalui liga sepak bola mereka. Ia pun menaruh harapan besar pada Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, untuk mendorong pertumbuhan sport tourism yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Lebih lanjut, Lamhot menegaskan bahwa peran utama pemerintah seharusnya bukan membiayai pariwisata melalui APBN. Sebaliknya, pemerintah harus berfokus pada tiga hal vital: membangun infrastruktur dasar, memastikan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, serta melakukan marketing/promosi secara masif.

Meskipun destinasi seperti Danau Toba dan Raja Ampat sudah dikenal turis Eropa dan di luar Eropa, Lamhot mengkritik lemahnya promosi. Ia mencontohkan tidak adanya pameran turisme besar dari Indonesia yang sebanding dengan Osaka Exhibition di Jepang.

Baca juga:

Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen

Melalui fokus pada tiga peran tersebut, Lamhot berharap target kunjungan wisman dapat meningkat dari 12 juta menjadi lebih dari 20 juta pada tahun berikutnya. Peningkatan jumlah wisman, terutama yang didorong untuk long stay (tinggal lebih lama) melalui event dan sport tourism, akan berdampak signifikan pada devisa.

"Minimal berarti dia harus tinggal tujuh hari. Tujuh hari dikali $1.390, ya kurang lebih sudah sekitar $13.000 per satu orang yang spend. Kalau dikalikan sekian juta orang, sudah berapa triliun? Hanya dari wisman," hitungnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa semua rencana ini harus dirancang secara sistematis oleh pemerintah sebagai turunan dari undang-undang pariwisata, demi mencapai kemandirian sektor pariwisata yang mampu berkontribusi besar pada APBN.