Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia siap mengantisipasi dampak gejolak perekonomian global terhadap implementasi transisi energi.
“Jika negara kehilangan investasi terhadap green energy karena kondisi ekonomi yang lemah, artinya proses transisi energi juga akan melambat dan penggunaan energi tak terbarukan seperti batu bara akan semakin panjang,” kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Minggu (11/5).
Untuk itu, Menkeu menggarisbawahi problem krisis energi itu merupakan urgensi yang harus segera diatasi setiap negara. "Dampak perubahan iklim sendiri tidak terhindarkan," imbuh Sri Mulyani, dikutip Antara.
Kemenkeu mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menggelontorkan dana untuk aksi iklim sebesar Rp 610,12 triliun sepanjang 2016 hingga 2023. Angka itu baru mencakup 12,3 persen dari kebutuhan pembiayaan iklim hingga 2030.
Baca juga:
Rinci realisasi pendanaan APBN untuk iklim secara rata-rata sebesar Rp76,3 triliun per tahun atau 3,2 persen dari APBN. Kini, pemerintah terus mengoptimalkan pembiayaan publik dan mendorong keterlibatan sektor swasta.
Dari sisi pemerintah, Kemenkeu telah memberikan berbagai insentif pajak, seperti untuk sektor pembangkit listrik terbarukan dan kendaraan listrik. Sejak 2019 hingga 2024 pemerintah telah memberikan insentif fiskal senilai Rp38,8 triliun untuk sektor-sektor terkait iklim, yang diperkirakan mencapai Rp 51,5 triliun hingga akhir 2025.
Tak hanya, pemerintah juga menyusun skema pembiayaan inovatif seperti green sukuk, SDG bonds, dan penerapan taksonomi keuangan berkelanjutan. Pemerintah juga menerapkan blended finance yang mencampur pembiayaan antara publik dan swasta di luar APBN. (*)
