Anies Ogah Terima ASN Yang Enggak Mau Pindah ke IKN Nusantara
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 Maret 2022
Apel ASN. (Foto: KemenPAN RB)
MerahPutih.com - Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah pusat dikabarkan tidak ingin dipindah kerja ke ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur dan lebih memilih dimutasi ke Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang ASN untuk mengajukan mutasi agar tetap bisa bekerja di Jakarta. Karena, PNS di lingkungan Pemprov DKI sudah terlalu banyak.
Baca Juga:
Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang
"Sebenarnya kami di DKI Jakarta, secara jumlah sudah sangat cukup," kata Anies di kawasan Jakarta Timur, Rabu (2/3).
Sehingga, kata Anies, bila nantinya banyak PNS baru di Pemprov DKI, diyakini dapat memberatkan postur anggaran belanja pegawai dalam APBD DKI.
"Jadi, jangan juga nanti menjadi beban bagi warga Jakarta. Secara jumlah, sudah cukup di Jakarta," tutur Anies.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengaku mendapat kabar, jika ada beberapa ASN yang nolak pindah ke IKN, Nusantara. Mereka ingin dimutasi menjadi pegawai pemeeintah daerah, terutama Pemprov DKI.
"ASN tidak bisa minta pindah ke daerah dengan alasan tidak mau pindah ke ibu kota baru. Walaupun sekarang belum diputuskan berapa yang akan dipindah dari kementerian/lembaga pusat namun jika sudah diputuskan maka hukumnya adalah wajib," ucap Tjahjo.
Saat ini, Kemenpan RB masih mematangkan skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara. Saat ini telah masuk dalam tahapan diskusi one-on-one dengan beberapa kementerian/lembaga yang masuk dalam prioritas pindah ke IKN baru di tahun 2024.
Skenario pemindahan ASN meliputi jumlah ASN yang akan dipindah, pertimbangan membawa keluarga ASN (suami/istri dan anak), terkait tunjangan tambahan diluar gaji yang diterima oleh ASN yang pindah, hingga kesiapan infrastruktur hunian bagi para ASN tersebut. (Asp)
Baca Juga:
Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Otorita IKN Bangun Rumah Tapak Sebesar Rp 2,7 Triliun Bagi ASN
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
MK Batasi HGU Tanah IKN Sampai 190 Tahun yang Ditetapkan Era Jokowi Jadi 35 Tahun