Anies Jadi Capres Usulan Nasdem, Kader PDIP Singgung Kasus Formula E di KPK

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 04 Oktober 2022
Anies Jadi Capres Usulan Nasdem, Kader PDIP Singgung Kasus Formula E di KPK

Deklarasi capres Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Terkait keputusan tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyinggung kasus dugaan korupsi gelaran Formula E yang menyeret nama Anies di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

Respons AHY Terkait Pencapresan Anies Baswedan

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," ujar Gilbert dalam keterangannya, Selasa (4/10).

Maka dari itu, ia menilai langkah yang diambil Nasdem dengan mendeklarasikan Anies merupakan hal yang tak baik. Pasalnya Anies masih dalam pemeriksaan KPK dalam ajang balap mobil internasional itu.

"Pada saat seseorang dalam pemeriksaan KPK, masuknya parpol ke area deklarasi capres yang bersangkutan memberi kesan niat tidak baik," ungkapnya.

Baca Juga:

Wagub DKI Jakarta Yakin Anies Tak Gunakan Status Gubernur untuk Kepentingan Pilpres

Lebih lanjut, Gilbert pun menilai, tindakan deklarasi tersebut secara tidak langsung telah mengintervensi langkah KPK untuk membongkar kasus dugaan korupsi ajang balap mobil bertenaga listrik itu

"Seharusnya semua pihak menahan diri, menunggu hasil pemeriksaan KPK, dan mendorong KPK bekerja professional. Penghormatan terhadap hukum sepatutnya ditunjukkan oleh semua pihak, termasuk parpol," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Anies Baswedan Digoyang KPK Jelang Akhir Jabatan

#Anies Baswedan #Partai Nasdem #Capres 2024 #PDIP #KPK #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - 1 jam, 34 menit lalu
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana, tapi untuk membantu penyidik mengungkap fakta-fakta perkara.
Dwi Astarini - 2 jam, 4 menit lalu
Kejagung Tegaskan akan Periksa Semua Pihak yang Berhubungan dengan Proyek MBG
Indonesia
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
KPK menyita dua mobil sport, Harley-Davidson, perhiasan, hingga uang asing saat menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan WNA.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 5 menit lalu
KPK Sita Mobil Sport, Harley-Davidson, hingga Uang Asing dari Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom. Kerugian negara sementara ditaksir hampir Rp 2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
KPK menelusuri aliran dana, aset, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Pasal TPPU berpotensi diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
Indonesia
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
Indonesia
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Frengky Aruan - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Indonesia
Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode 'Malaikat' untuk Samarkan Pembagian Duit
Dalam perkara ini, penyidik menemukan penggunaan sejumlah kode khusus untuk menyamarkan pembagian uang hasil pemerasan. 

Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode 'Malaikat' untuk Samarkan Pembagian Duit
Indonesia
Silmy Karim Terima Rp 100 Juta Sepekan Sejak Jadi Dirjen, Pakai Kode Malaikat dan Nama Band
KPK ungkap Wamen Imipas Silmy Karim terima Rp100 juta per pekan dari pemerasan izin tinggal WNA. Uang dibagi dengan kode “malaikat” dan nama grup musik.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Silmy Karim Terima Rp 100 Juta Sepekan Sejak Jadi Dirjen, Pakai Kode Malaikat dan Nama Band
Bagikan