Anies Jadi Capres Usulan Nasdem, Kader PDIP Singgung Kasus Formula E di KPK
Deklarasi capres Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa.
MerahPutih.com - Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Terkait keputusan tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyinggung kasus dugaan korupsi gelaran Formula E yang menyeret nama Anies di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga:
"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," ujar Gilbert dalam keterangannya, Selasa (4/10).
Maka dari itu, ia menilai langkah yang diambil Nasdem dengan mendeklarasikan Anies merupakan hal yang tak baik. Pasalnya Anies masih dalam pemeriksaan KPK dalam ajang balap mobil internasional itu.
"Pada saat seseorang dalam pemeriksaan KPK, masuknya parpol ke area deklarasi capres yang bersangkutan memberi kesan niat tidak baik," ungkapnya.
Baca Juga:
Wagub DKI Jakarta Yakin Anies Tak Gunakan Status Gubernur untuk Kepentingan Pilpres
Lebih lanjut, Gilbert pun menilai, tindakan deklarasi tersebut secara tidak langsung telah mengintervensi langkah KPK untuk membongkar kasus dugaan korupsi ajang balap mobil bertenaga listrik itu
"Seharusnya semua pihak menahan diri, menunggu hasil pemeriksaan KPK, dan mendorong KPK bekerja professional. Penghormatan terhadap hukum sepatutnya ditunjukkan oleh semua pihak, termasuk parpol," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji di KPK
Pungli RPTKA Diduga Telah Berlangsung Lama, KPK Telusuri Era Hanif Dhakiri
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih