Wagub DKI Jakarta Yakin Anies Tak Gunakan Status Gubernur untuk Kepentingan Pilpres

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 04 Oktober 2022
Wagub DKI Jakarta Yakin Anies Tak Gunakan Status Gubernur untuk Kepentingan Pilpres

Wagub DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Dengan penetapan capres ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI meminta Anies untuk tidak memanfaatkan jabatan gubernur untuk ajang kampanye Pilpres.

Baca Juga:

Anies Capres NasDem, Riza Tetap Dukung Prabowo

Menyikapi hal ini, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, bahwa Anies bakal memahami hal ini. Disisa masa jabatan gubernur yang kurang dari dua minggu, Anies bekerja untuk warga Jakarta sesuai koridornya.

"Saya kira Pak Gubernur, Pak Anies memahami," papar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (4/10).

Dibela Riza, selama ini Anies bekerja sesuai dengan tupoksinya untuk masyarakat Jakarta, bukan bekerja guna mencari simpatik warga untuk mendulang suara di Pilpres.

"Selama ini kan tidak mencampuradukkan urusan DKI dengan urusan politik, urusan pencapresan. Pak anies sudah mengertilah," tuturnya.

Baca Juga:

NasDem Capreskan Anies, Pengamat Sebut Ada Campur Tangan JK

Sebelumnya, Sekretaris DPD PDIP DKI, Gembong Warsono meminta, Anies tidak memanfaatkan jabatan Gubernur DKI Jakarta untuk mendokrak elektabilitasnya sebagai Capres 2024 nanti.

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah. Maka jangan menggunakan jabatan dia yang ada di DKi Jakarta untuk kepentingan pribadi," papar Gembong di Jakarta, Senin (3/10).

Pasalnya, kata dia, menjalankan program di Jakarta menggunakan APBD warga ibu kota. Maka tidak baik memakai uang rakyat untuk kepentinnya di Pilpres. Terlebih saat ini belum dimulai rangkaian Pemilu 2024.

Dengan begitu, lanjut Gembong, disisa masa jabatan sebagai pimpinan DKI yang kurang dari 2 minggu ini harus dipakai untuk menuntaskan janji kampanye yang belum selesai.

"Silakan tunaikan tugasnya dengan baik, tapi tidak menggunakan panggung dia sebagaj gubernur untuk pondasi menuju pilpres 2024. Silahkan sisa waktu yang tersedia digunakan menyelesaikan program-program yang belum sempet dikerjakan," urainya. (Asp)

Baca Juga:

Anak Buah AHY: Rekam Jejak Anies Selaras dengan Nilai yang Diperjuangkan Demokrat

#Gubernur DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria #Anies Baswedan #Pilpres #Pilpres 2024 #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapa pun dan meminta ASN menerapkan nilai Pancasila.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Indonesia
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Pramono Anung mengatakan akan mengevaluasi penerapan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) dan sistem ganjil genap.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan