Anies Diminta Bongkar Tiang Monorel, DPRD: Pengembang Harus Tanggung Jawab

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 23 Oktober 2020
Anies Diminta Bongkar Tiang Monorel, DPRD: Pengembang Harus Tanggung Jawab

Bekas tiang monorel di Senayan. Foto: beritajakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Terbengkalainya sejumlah tiang pancang bekas proyek Monorel di kawasan Senayan dan Rasuna Said, Jakarta Selatan, membuat geram anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim pun meminta Pemprov DKI untuk membongkar tiang-tiang pancang untuk menjaga estetika kota Jakarta. Sebab tiang-tiang tersebut sudah berdiri 16 tahun, namun mangkrak hingga kini.

Alasan Pria berdarah Aceh desak pemerintah DKI membongkar tiang-tiang Monorel itu karena mengganggu pemandangan dan kenyamanan berkendara.

Baca Juga

Pemprov DKI Pastikan Gusur Rumah di Pinggir Kali

"Gak enak dilihat, gak bagus, masa ada tiang bekas gitu di tengah jalan, terus kan disitu juga ada jalur LRT Jabodebek," tegas Hakim saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (23/10).

Bung Hakim Panggilan akrabnya mengingatkan, sebelum membongkar Pemda DKI harus mengetahui terlebih dahulu permasalahannya.

"Harus di cek dulu sama pemprov, ini (proyek) punya siapa, tapi setau saya itu bukan aset Pemprov, intinya kalau pengembang gak bertanggung jawab, ya bongkar, tapi biaya nya jangan dari pemprov dong" kata Bung Hakim.

tiang monorel
Bekas tiang monorel

Bung Hakim menyampaikan, pada perhelatan Asean Games 2018 lalu di Jakarta tiang-tiang monorel itu digunakan sebagai media promosi kegiatan tersebut. Namun setelah acara rampung, kini tiang itu kembali tak enak dilihat.

"Tapi kalau di Rasuna Said sempit, udah ada jalur LRT di sana, pengembang harus tanggung jawab, jadi bongkar aja, nanti jalan juga bagus lebar gak bergelombang seperti sekarang," tambahnya.

Politikus PAN ini kembali mengingatkan jangan sampai Pemprov DKI Jakarta justru mengganti rugi.

"Ya kalo mau dicabut izin dulu ke yang punya aset. Koordinasi dulu sama pusat, sama pengembang yang buat itu (monorel) jangan main bongkar terus cabut malah ganti rugi, nanti jadi masalah baru," tegasnya.

Baca Juga

Pansus Banjir Beri Lima Rekomendasi Atasi Banjir ke Pemprov DKI

Tertundanya proyek monorel pada tahun 2004 masih menyisakan tiang pancang di beberapa lokasi. Tiang-tiang tersebut sekarang tidak terpakai meskipun ada proyek pembangunan LRT Jabodebek. (Asp).

#DPRD DKI Jakarta #Komisi A DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan