Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Menko Perekonomian dan Menteri Perhubungan turun tangan mengawal pelaksanaan pembangunan LRT Jakarta. Sebab, tersirat kabar jika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghapus LRT rute Velodrome-Manggarai.
“Agar pembangunan berjalan sesuai target, kami berharap Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri Perhubungan bisa berperan lebih aktif untuk mengawal pembangunan LRT Jakarta," ujar anggota PSI, Eneng Malianasari melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/12).
Baca Juga
Eneng menjelaskan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun LRT Velodrome-Manggarai sekitar Rp5 triliun. Namun, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai di Rancangan APBD tahun 2021.
Bahkan, di APBD 2018 hingga 2020 juga tidak ada alokasi anggarannya. LRT Velodrome-Manggarai, kata Eneng, ditargetkan beroperasi pada tahun 2024, seharusnya sekarang ini sudah mulai konstruksi.
"PT Jakpro sebagai pelaksana sudah siap dengan dokumen perencanaan yang detail dan SDM yang mumpuni, tapi Pemprov DKI tidak mau memberikan anggaran," jelasnya.
Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perhubungan perlu segera turun tangan untuk memastikan Pemprov DKI mengalokasikan anggaran yang cukup di APBD 2021.
Eneng memahami bahwa pendapatan daerah berkurang akibat pandemi COVID-19. Di APBD-P 2020, anggaran Pemprov DKI berkurang dari Rp87,95 triliun menjadi Rp63,23 triliun.
“Misalnya dibiayai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), obligasi daerah, atau pinjaman bank. Pada intinya, pemerintah pusat tidak boleh tutup mata dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini,” tutup Eneng. (Asp)
Baca Juga
