Anggota Komisi III DPR RI yang Bolos di Rapat Pengangkatan Badrodin Haiti
Mendagri Tjahjo Kumolo (ketiga kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/1). Antara Foto
MerahPutih Nasiona l- Rapat tertutup Komisi III DPR RI terkait pengangkatan Badrodin Haiti sebagai Pengganti Pelaksana Tugas (Plt) Sutraman masih berlangsung pada Senin (19/1). Namun, tidak semua anggota komisi yang membidangi hukum hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi Aziz Syamdudin ini.
Jumlah Komisi III sendiri adalah 28 orang anggota dari 10 fraksi Partai Politik. Namun, jika melihat daftar hadir absensi anggota yang berada di depan ruangan pintu masuk Komisi III di gedung Nusantara II lantai II, terdapat sejumlah anggota yang tidak mendandatangani daftar hadir absensi ini.
Siapa saja meraka?
Daftar Nama Anggota Komisi III DPR RI yang Hadir
1. Ketua Komisi Aziz Syamsudin dari (F-Golkar)
2. Desmon Junaidi Mahesa dari (F-Gerindra)
3. Benny K. Harman dari (F-Demokrat)
4. Mulfachri Harahap dari (F-PAN)
5. Jumirat Girsang dari (F-PDIP)
6. Adies Kadir dari (F-Golkar)
7. Yayat Yulmaryatmo (F-Golkar)
8. John Kenedy Aziz (F-Golkar)
9. Andika Hazrumy (F-Glkar)
10. Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra)
11. Wihadi Wiyanto (F-Gerindra)
12. Iwan Kurniawan (F-Gerindra)
13. I Putu Sudiartana (F-Demokrat)
14. Erma Suryani Rani (F-Demokrat)
15. Rohani vanath (F-PKB)
16. M. Nasir Djamil (F-PKS)
17. Hasrul Azwar (F-PPP)
18. Aditya Mufti Arifin (F-PPP)
19. Patrice Rio Capela (F-NasDem)
20. H.M. Ali Umri (F-NasDem)
21. Dossy Iskandar Persetyo (F-Hanura)
Sementara yang tidak hadir adalah
1. Trimedya Panjaitan (FPDIP)
2. Ahmad Basarah (FPDIP
3. Herman Hery (FPDIP)
4. Muslim Ayub (FPAN)
5. Irmawan (FPKB)
6. Aboe Bakar Al-Habsy (FPKS). (Hur)
Bagikan
Berita Terkait
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
RDPU Komisi III DPR, Pakar: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sah Secara UUD
DPR Ingatkan Kritik Dijamin Konstitusi, Teror Influencer Harus Diusut
Habiburokhman Luruskan Isu KUHP Baru, Tegaskan Tak Ada Pemidanaan Sewenang-wenang