Anggota Komisi III DPR RI yang Bolos di Rapat Pengangkatan Badrodin Haiti

Ana AmaliaAna Amalia - Senin, 19 Januari 2015
Anggota Komisi III DPR RI yang Bolos di Rapat Pengangkatan Badrodin Haiti

Mendagri Tjahjo Kumolo (ketiga kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/1). Antara Foto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasiona l- Rapat tertutup Komisi III DPR RI terkait pengangkatan Badrodin Haiti sebagai Pengganti Pelaksana Tugas (Plt) Sutraman masih berlangsung pada Senin (19/1). Namun, tidak semua anggota komisi yang membidangi hukum hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi Aziz Syamdudin ini.

Jumlah Komisi III sendiri adalah 28 orang anggota dari 10 fraksi Partai Politik. Namun, jika melihat daftar hadir absensi anggota yang berada di depan ruangan pintu masuk Komisi III di gedung Nusantara II lantai II, terdapat sejumlah anggota yang tidak mendandatangani daftar hadir absensi ini.

Siapa saja meraka?

Daftar Nama Anggota Komisi III DPR RI yang Hadir


1. Ketua Komisi Aziz Syamsudin dari (F-Golkar)
2. Desmon Junaidi Mahesa dari (F-Gerindra)
3. Benny K. Harman dari (F-Demokrat)
4. Mulfachri Harahap dari (F-PAN)
5. Jumirat Girsang dari (F-PDIP)
6. Adies Kadir dari (F-Golkar)
7. Yayat Yulmaryatmo (F-Golkar)
8. John Kenedy Aziz (F-Golkar)
9. Andika Hazrumy (F-Glkar)
10. Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra)
11. Wihadi Wiyanto (F-Gerindra)
12. Iwan Kurniawan (F-Gerindra)
13. I Putu Sudiartana (F-Demokrat)
14. Erma Suryani Rani (F-Demokrat)
15. Rohani vanath (F-PKB)
16. M. Nasir Djamil (F-PKS)
17. Hasrul Azwar (F-PPP)
18. Aditya Mufti Arifin (F-PPP)
19. Patrice Rio Capela (F-NasDem)
20. H.M. Ali Umri (F-NasDem)
21. Dossy Iskandar Persetyo (F-Hanura)

Sementara yang tidak hadir adalah


1. Trimedya Panjaitan (FPDIP)
2. Ahmad Basarah (FPDIP
3. Herman Hery (FPDIP)
4. Muslim Ayub (FPAN)
5. Irmawan (FPKB)
6. Aboe Bakar Al-Habsy (FPKS). (Hur)

#Komisi III DPR #Anggota Dewan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Anggota Komisi III DPR RI menilai materi stand-up comedy Mens Rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono wajar dalam demokrasi dan tak perlu dibawa ke ranah hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Kakek Masir, 71, ialah terdakwa pencurian lima burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
RDPU Komisi III DPR, Pakar: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sah Secara UUD
Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menegaskan penempatan Polri di bawah Presiden memiliki dasar konstitusional kuat dan tidak melanggar UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
RDPU Komisi III DPR, Pakar: Penempatan Polri di Bawah Presiden Sah Secara UUD
Indonesia
DPR Ingatkan Kritik Dijamin Konstitusi, Teror Influencer Harus Diusut
DPR RI mendukung langkah Istana meminta Polri mengusut teror terhadap influencer dan aktivis. Kritik terhadap pemerintah dinilai sah dan dijamin konstitusi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
DPR Ingatkan Kritik Dijamin Konstitusi, Teror Influencer Harus Diusut
Indonesia
Habiburokhman Luruskan Isu KUHP Baru, Tegaskan Tak Ada Pemidanaan Sewenang-wenang
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meluruskan soal isu KUHP baru. Ia mengatakan, bahwa tidak ada pemidanaan sewenang-wenang.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Habiburokhman Luruskan Isu KUHP Baru, Tegaskan Tak Ada Pemidanaan Sewenang-wenang
Bagikan