Anggota Komisi III DPR RI yang Bolos di Rapat Pengangkatan Badrodin Haiti

Ana AmaliaAna Amalia - Senin, 19 Januari 2015
Anggota Komisi III DPR RI yang Bolos di Rapat Pengangkatan Badrodin Haiti

Mendagri Tjahjo Kumolo (ketiga kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/1). Antara Foto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasiona l- Rapat tertutup Komisi III DPR RI terkait pengangkatan Badrodin Haiti sebagai Pengganti Pelaksana Tugas (Plt) Sutraman masih berlangsung pada Senin (19/1). Namun, tidak semua anggota komisi yang membidangi hukum hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi Aziz Syamdudin ini.

Jumlah Komisi III sendiri adalah 28 orang anggota dari 10 fraksi Partai Politik. Namun, jika melihat daftar hadir absensi anggota yang berada di depan ruangan pintu masuk Komisi III di gedung Nusantara II lantai II, terdapat sejumlah anggota yang tidak mendandatangani daftar hadir absensi ini.

Siapa saja meraka?

Daftar Nama Anggota Komisi III DPR RI yang Hadir


1. Ketua Komisi Aziz Syamsudin dari (F-Golkar)
2. Desmon Junaidi Mahesa dari (F-Gerindra)
3. Benny K. Harman dari (F-Demokrat)
4. Mulfachri Harahap dari (F-PAN)
5. Jumirat Girsang dari (F-PDIP)
6. Adies Kadir dari (F-Golkar)
7. Yayat Yulmaryatmo (F-Golkar)
8. John Kenedy Aziz (F-Golkar)
9. Andika Hazrumy (F-Glkar)
10. Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra)
11. Wihadi Wiyanto (F-Gerindra)
12. Iwan Kurniawan (F-Gerindra)
13. I Putu Sudiartana (F-Demokrat)
14. Erma Suryani Rani (F-Demokrat)
15. Rohani vanath (F-PKB)
16. M. Nasir Djamil (F-PKS)
17. Hasrul Azwar (F-PPP)
18. Aditya Mufti Arifin (F-PPP)
19. Patrice Rio Capela (F-NasDem)
20. H.M. Ali Umri (F-NasDem)
21. Dossy Iskandar Persetyo (F-Hanura)

Sementara yang tidak hadir adalah


1. Trimedya Panjaitan (FPDIP)
2. Ahmad Basarah (FPDIP
3. Herman Hery (FPDIP)
4. Muslim Ayub (FPAN)
5. Irmawan (FPKB)
6. Aboe Bakar Al-Habsy (FPKS). (Hur)

#Komisi III DPR #Anggota Dewan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Indonesia
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Komisi III DPR mengapresiasi Bareskrim Polri dalam membongkar kasus narkoba. Bandar narkoba minta dimiskinkan.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Bagikan