Anggota Fraksi Golkar Galang Tanda Tangan Tolak Aziz Syamsuddin
Anggota Fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Anggota Fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad, mengatakan sebanyak 60 anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI menandatangani surat pernyataan tidak setuju penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai calon Ketua DPR menggantikan Setya Novanto
"Sudah lebih dari setengah, kita kan ada 91 orang namun ada yang berhalangan. Saya kira ada 60-an orang yang sudah tanda tangan termasuk Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/12).
Dia mengatakan kader Golkar yang ada di Fraksi Partai Golkar DPR, tidak setuju dengan kesewenang-wenangan dari beberapa orang atau kelompok untuk mengadakan penggantian pimpinan DPR dalam waktu singkat.
Menurut dia, seperti dilaporkan Antara, di internal Golkar mekanisme pergantian kader di lembaga tinggi negara tidak dijalankan misalnya Dewan Pembina tidak diikut sertakan dalam penentuan Ketua DPR.
"Dalam AD/ART Golkar, dan ketika pertemuan DPP Partai Golkar dengan Dewan Pembina mengatakan apabila ada pergantian pimpinan di lembaga tinggi negara akan dibicarakan dengan anggota," ujarnya.
Anggota Dewan Pembina Partai Golkar itu menilai sebaiknya terkait pengganti Novanto di DPR diselesaikan di internal partai, setelah itu baru dibicarakan di tingkat Pimpinan DPR atau Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Menurut dia, penolakan mayoritas anggota F-Golkar DPR terhadap Aziz disebabkan karena prosedur pergantiannya tidak sesuai dengan mekanisme internal.
"Kita mau prosesnya diselesaikan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan jangan serta merta seperti ini yang membuat Golkar malu," katanya.
Dia mengusulkan agar diadakan musyawarah luar biasa (munaslub) dahulu lalu setelah terpilih Ketua Umum Golkar yang baru, ditentukan Ketua DPR.
Fadel mengatakan apabila Rapat Paripurna DPR pada Senin (11/12) tetap mengagendakan pergantian Ketua DPR sebelum mekanisme internal dijalankan, anggota Fraksi Golkar akan melakukan penolakan.
Bagikan
Berita Terkait
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset