Anggota Fraksi Golkar Galang Tanda Tangan Tolak Aziz Syamsuddin

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 Desember 2017
Anggota Fraksi Golkar Galang Tanda Tangan Tolak Aziz Syamsuddin

Anggota Fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad. Foto: ANTARA

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad, mengatakan sebanyak 60 anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI menandatangani surat pernyataan tidak setuju penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai calon Ketua DPR menggantikan Setya Novanto

"Sudah lebih dari setengah, kita kan ada 91 orang namun ada yang berhalangan. Saya kira ada 60-an orang yang sudah tanda tangan termasuk Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/12).

Dia mengatakan kader Golkar yang ada di Fraksi Partai Golkar DPR, tidak setuju dengan kesewenang-wenangan dari beberapa orang atau kelompok untuk mengadakan penggantian pimpinan DPR dalam waktu singkat.

Menurut dia, seperti dilaporkan Antara, di internal Golkar mekanisme pergantian kader di lembaga tinggi negara tidak dijalankan misalnya Dewan Pembina tidak diikut sertakan dalam penentuan Ketua DPR.

"Dalam AD/ART Golkar, dan ketika pertemuan DPP Partai Golkar dengan Dewan Pembina mengatakan apabila ada pergantian pimpinan di lembaga tinggi negara akan dibicarakan dengan anggota," ujarnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar itu menilai sebaiknya terkait pengganti Novanto di DPR diselesaikan di internal partai, setelah itu baru dibicarakan di tingkat Pimpinan DPR atau Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Menurut dia, penolakan mayoritas anggota F-Golkar DPR terhadap Aziz disebabkan karena prosedur pergantiannya tidak sesuai dengan mekanisme internal.

"Kita mau prosesnya diselesaikan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan jangan serta merta seperti ini yang membuat Golkar malu," katanya.

Dia mengusulkan agar diadakan musyawarah luar biasa (munaslub) dahulu lalu setelah terpilih Ketua Umum Golkar yang baru, ditentukan Ketua DPR.

Fadel mengatakan apabila Rapat Paripurna DPR pada Senin (11/12) tetap mengagendakan pergantian Ketua DPR sebelum mekanisme internal dijalankan, anggota Fraksi Golkar akan melakukan penolakan.

#Fadel Muhammad #Partai Golkar #Aziz Syamsuddin #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat
Drainase diduga menjadi penyebab banjir di Bali. DPR RI pun memperingatkan, bahwa bencana bisa terulang jika tidak ada perbaikan.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
Unggahan dengan narasi Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat telah mendapatkan sekitar 73.600 tanda suka, 2.500-an komentar, dan dibagikan ulang 2.200-an ribu kali.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Indonesia
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Anggota DPR Hindun Anisah mendesak pemerintah menyiapkan SKKNI dan strategi pelatihan yang jelas untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi implementasi RUU PPRT
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Indonesia
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Secara rinci, dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Misbakhun merekomendasikan lima langkah strategis, termasuk subsidi tepat sasaran dan reformasi fiskal progresif
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Indonesia
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Hinca menekankan bahwa Triyono harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan jawabannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Indonesia
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Anggota DPR Muh. Haris menyoroti kesenjangan anggaran Rp67 triliun, alokasi yang minim untuk pencegahan stunting, dan tata kelola digital Program Makan Bergizi Nasional
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Bagikan