Anggota Fraksi Golkar Galang Tanda Tangan Tolak Aziz Syamsuddin

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 Desember 2017
Anggota Fraksi Golkar Galang Tanda Tangan Tolak Aziz Syamsuddin

Anggota Fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad, mengatakan sebanyak 60 anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI menandatangani surat pernyataan tidak setuju penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai calon Ketua DPR menggantikan Setya Novanto

"Sudah lebih dari setengah, kita kan ada 91 orang namun ada yang berhalangan. Saya kira ada 60-an orang yang sudah tanda tangan termasuk Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/12).

Dia mengatakan kader Golkar yang ada di Fraksi Partai Golkar DPR, tidak setuju dengan kesewenang-wenangan dari beberapa orang atau kelompok untuk mengadakan penggantian pimpinan DPR dalam waktu singkat.

Menurut dia, seperti dilaporkan Antara, di internal Golkar mekanisme pergantian kader di lembaga tinggi negara tidak dijalankan misalnya Dewan Pembina tidak diikut sertakan dalam penentuan Ketua DPR.

"Dalam AD/ART Golkar, dan ketika pertemuan DPP Partai Golkar dengan Dewan Pembina mengatakan apabila ada pergantian pimpinan di lembaga tinggi negara akan dibicarakan dengan anggota," ujarnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar itu menilai sebaiknya terkait pengganti Novanto di DPR diselesaikan di internal partai, setelah itu baru dibicarakan di tingkat Pimpinan DPR atau Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Menurut dia, penolakan mayoritas anggota F-Golkar DPR terhadap Aziz disebabkan karena prosedur pergantiannya tidak sesuai dengan mekanisme internal.

"Kita mau prosesnya diselesaikan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan jangan serta merta seperti ini yang membuat Golkar malu," katanya.

Dia mengusulkan agar diadakan musyawarah luar biasa (munaslub) dahulu lalu setelah terpilih Ketua Umum Golkar yang baru, ditentukan Ketua DPR.

Fadel mengatakan apabila Rapat Paripurna DPR pada Senin (11/12) tetap mengagendakan pergantian Ketua DPR sebelum mekanisme internal dijalankan, anggota Fraksi Golkar akan melakukan penolakan.

#Fadel Muhammad #Partai Golkar #Aziz Syamsuddin #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir, Kamis (30/10).
Soffi Amira - 2 jam, 25 menit lalu
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Keputusan itu diambil lewat rapat internal tertutup, Rabu (29/10).
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Indonesia
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Kondisi geografis Papua Selatan memiliki garis perbatasan paling panjang dengan Papua Nugini.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Bagikan