Anggota DPRD DKI Mengaku Kesulitan Akses Beli Tiket Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 10 Mei 2022
Anggota DPRD DKI Mengaku Kesulitan Akses Beli Tiket Formula E

Pengerjaan Sirkuit Formula E Jakarta terus dikebut dengan capaian terakhir pada 25 Maret 2022 mencapai 87,9 persen di Ancol, Jakarta, Rabu (6/4). ANTARA/Instagram/@jakartaeprixofficial/dewa

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Penyelenggara Formula E Jakarta telah membuka penjualan tiket sejak 1 Mei lalu. Namun, ternyata masih ada sejumlah orang yang belum mendapatkan tiket karena kesulitan membelinya.

Salah satunya yang mengalaminya adalah Anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif. Ia mengaku sudah beberapa kali mencoba beli lewat situs http://jakartaeprix.goersapp.com tapi selalu gagal.

Baca Juga

'Real Racing 3' Hadirkan Mobil Formula E Gen 2 di Update Terbaru

"Saya sendiri mau pesan pun ngga bisa-bisa tuh, saya coba mesan lewat website ngga bisa, coba aja tuh websitenya," kata Syarif di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).

Menurut Syarif, situs tersebut sulit diakses karena ia menduga pembelinya pembelinya membludak. Ia merasa senang karena peminat event balap bertaraf internasional itu cukup tinggi.

"Ya makanya saya bilang tahap yang membanggakan ya yang progresif ticketing itu mungkin membludak ya makanya sistemnya gitu saya ngga tahu," tuturnya.

Baca Juga

Tiket Formula E Mulai Dijual 1 Mei, Harga Berkisar Rp 250 Ribu hingga Rp 10 Juta

Sekretaris Komisi D ini menyampaikan, dirinya berniat untuk membeli tiket jenis Grandstand dengan harga Rp 750 ribu.

Adapun Fasilitas yang akan didapatkan Syarif adalah menonton langsung balapan di tribun dan menonton konser di zona Ancol Festival dan Circuit Festival serta akses ke seluruh wahana Ancol.

"Yang sedang-sedang saja, tapi pasti yang di dalam kan ada yang Rp 750-an ribu itu, orang ngga lama 45 menit," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Tiket Formula E Resmi Dijual Paling Mahal Rp 10 Juta, Belum Termasuk Pajak

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan