Anggota DPRD DKI Mengaku Kesulitan Akses Beli Tiket Formula E


Pengerjaan Sirkuit Formula E Jakarta terus dikebut dengan capaian terakhir pada 25 Maret 2022 mencapai 87,9 persen di Ancol, Jakarta, Rabu (6/4). ANTARA/Instagram/@jakartaeprixofficial/dewa
MerahPutih.com - Penyelenggara Formula E Jakarta telah membuka penjualan tiket sejak 1 Mei lalu. Namun, ternyata masih ada sejumlah orang yang belum mendapatkan tiket karena kesulitan membelinya.
Salah satunya yang mengalaminya adalah Anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif. Ia mengaku sudah beberapa kali mencoba beli lewat situs http://jakartaeprix.goersapp.com tapi selalu gagal.
Baca Juga
'Real Racing 3' Hadirkan Mobil Formula E Gen 2 di Update Terbaru
"Saya sendiri mau pesan pun ngga bisa-bisa tuh, saya coba mesan lewat website ngga bisa, coba aja tuh websitenya," kata Syarif di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).
Menurut Syarif, situs tersebut sulit diakses karena ia menduga pembelinya pembelinya membludak. Ia merasa senang karena peminat event balap bertaraf internasional itu cukup tinggi.
"Ya makanya saya bilang tahap yang membanggakan ya yang progresif ticketing itu mungkin membludak ya makanya sistemnya gitu saya ngga tahu," tuturnya.
Baca Juga
Tiket Formula E Mulai Dijual 1 Mei, Harga Berkisar Rp 250 Ribu hingga Rp 10 Juta
Sekretaris Komisi D ini menyampaikan, dirinya berniat untuk membeli tiket jenis Grandstand dengan harga Rp 750 ribu.
Adapun Fasilitas yang akan didapatkan Syarif adalah menonton langsung balapan di tribun dan menonton konser di zona Ancol Festival dan Circuit Festival serta akses ke seluruh wahana Ancol.
"Yang sedang-sedang saja, tapi pasti yang di dalam kan ada yang Rp 750-an ribu itu, orang ngga lama 45 menit," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
Tiket Formula E Resmi Dijual Paling Mahal Rp 10 Juta, Belum Termasuk Pajak
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
