Anggota DPR Minta PLN Transparan soal Subsidi ke Pelanggan 450 VA dan 900 VA

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dapat mengedepankan transparansi.

Menurutnya, transparansi oleh PLN mutlak diperlukan lantaran ada gelontoran uang rakyat dalam bentuk anggaran subsidi dan kompensasi.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat soal membengkaknya tagihan listrik. Membengkaknya tagihan listrik disebabkan selesainya program diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah pada 1 Maret 2025.

“Saya kira transparansi tetap harus dilakukan tetapi bukan karena gara-gara soal diskon tarif ini. Diskon ini kan hanya menyasar beberapa golongan pelanggan saja sehingga bisa juga jadi tak seberapa angkanya,” kata Asep kepada wartawan di Jakarta, Senin,(21/4).

Legislator Nasdem ini mengingatkan, pada tahun 2024 PLN telah menerima anggaran subsidi sekitar hampir Rp 70 triliun. Sementara pada tahun 2025, anggaran subsidi yang dialokasikan kepada PLN jauh lebih besar karena hampir Rp 90 triliun.

Baca juga:

Tagihan Listrik Melonjak Setelah Diskon Berakhir, DPR Desak PLN Segera Dievaluasi

Asep mempertanyakan, apakah penerima subsidi listrik kelompok masyarakat pelanggan daya 450 VA dan 900 VA yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) valid dan sesuai.

“Pertanyaan, apakah DTKS kita valid? Kedua, andai data pelanggan yang terdaftar dalam DTKS tersebut valid, apakah betul anggaran subsidi yang diberikan oleh negara kepada PLN itu sepenuhnya terserap oleh mereka?” ujar Asep.

Ia menekankan, transparansi PLN bisa dimulai dari urusan subsidi yang tepat sasaran atau tidak. Apabila subsidi tak tepat sasaran, kata Asep, maka telah terjadi inefisiensi.

“Kalau dari sisi rezim keuangan negara bisa dikategorikan penyimpangan yang bisa mengarah pada korupsi jika ternyata digunakan untuk keperluan yang tak sepatutnya,” imbuhnya.

Dengan kondisi demikian, ia berharap, transparansi PLN bisa dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Asep pun menegaskan transparansi PLN berkaitan erat untuk akselerasi Danantara ke depan.

“Semestinya berangkat dari kondisi yang lebih komprehensif, tidak parsial, apalagi ke depan pun kita memerlukan anggaran yang tidak sedikit untuk keperluan Danantara mengakselerasi dunia industri dan pertumbuhan ekonomi kita kan?,” tutupnya. (Pon)