Anggota DPR: Impor Harus Dibatasi

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 14 Februari 2015
Anggota DPR: Impor Harus Dibatasi

Panen Melon Apolo di Berondong, Kab Lamongan. Harga 9ribu per kilo. Menjadi usaha alternatif nelayan. (Foto: vivayogamauladi.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Anggota Komisi IV DPR RI Viva Yoga mengatakan, pemerintah perlu memberikan porsi anggaran yang cukup di bidang pertanian agar target swasembada pangan pada tahun 2019 tercapai.

"Soal kebijakan harus tepat sasaran, tepat waktu dan tepat program supaya jangan ada penyimpangan," katanya, pada merahputih.com, di Jakarta, Sabtu (14/2).

BACA JUGA: Diserbu Produk Impor dari Tiongkok, Satpam Tanah Abang Tidak Tahu

Selain itu, Viva juga mengusulkan agar pemerintah membatasi impor pangan. Pemerintah, kata dia, dapat memberdayakan kelompok tani yang jumlahnya cukup banyak.

"Pemberdayaan kelompok tani harus diperbanyak," katanya.

BACA JUGA: Hindari Mafia, DPR RI Desak Jokowi Moratorium Impor Gula

Selain itu, soal kepastian hukum juga menjadi penentu. Sebab, saat ini beda kepemimpinan, kebijakan pun berbeda pula.

"Kepastian hukum sehingga mereka investasi ke daerah yang relatif aman," tandasnya. (mad)

#Viva Yoga #Pembatasan Impor #Produk Impor
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Berita
Didukung Pusat Riset Terbesar di Asia, Coway Fokus Hadirkan Inovasi Air dan Udara yang Relevan
Coway mengandalkan pusat riset terbesar di Asia untuk mengembangkan solusi air dan udara berbasis teknologi. Perkenalkan air purifier terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 30 Mei 2026
Didukung Pusat Riset Terbesar di Asia, Coway Fokus Hadirkan Inovasi Air dan Udara yang Relevan
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Hasil Perjanjian Dagang Dengan AS, Sertifikat Halal Pakai Logo Dari Negara Produsen
“Produk dari Amerika tetap wajib halal. Sertifikasi bisa dilakukan di negara asal, lalu diregistrasi di Indonesia,”
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
Hasil Perjanjian Dagang Dengan AS, Sertifikat Halal Pakai Logo Dari Negara Produsen
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Berita
Jawab Tantangan Kualitas Udara, Coway Hadirkan Sales Office Baru di Bandung
Coway mendirikan sales office di Bandung, Jawa Barat. Hal itu menjadi komitmen jangka panjang bagi warga perkotaan.
Soffi Amira - Jumat, 13 Februari 2026
Jawab Tantangan Kualitas Udara, Coway Hadirkan Sales Office Baru di Bandung
Indonesia
Penindakan ke Penjual Baju Thrifting Tidak Bakal Efektif, Harusnya Cegah di Pintu Masuk Impor
Baju thrifting yang telah masuk ke dalam pasar secara masif merupakan bukti besarnya minat masyarakat untuk bergaya menggunakan merek-merek ternama, meski harus membeli pakaian bekas.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 22 November 2025
Penindakan ke Penjual Baju Thrifting Tidak Bakal Efektif, Harusnya Cegah di Pintu Masuk Impor
Indonesia
Menkeu Purbaya Didesak Lindungi Produsen Food Tray Lokal dari Gempuran Produk Impor
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, didesak untuk melindungi food tray lokal dari gempuran produk impor.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Menkeu Purbaya Didesak Lindungi Produsen Food Tray Lokal dari Gempuran Produk Impor
Indonesia
Rencana Pembebasan Tarif Bea Masuk Produk AS: Berpotensi Timbulkan Efek Mengerikan
Rencana soal pembebasan tarif bea masuk produk AS ke Indonesia, berpotensi menimbulkan efek mengerikan. Salah satunya adalah ancaman PHK di dalam negeri.
Soffi Amira - Sabtu, 19 Juli 2025
Rencana Pembebasan Tarif Bea Masuk Produk AS: Berpotensi Timbulkan Efek Mengerikan
Indonesia
Alasan Pemerintah Daya Saing Indonesia Bisa Anjlok ke Posisi 40 Dari 69 Negara Dunia
Indonesia perlu melakukan integrasi strategi dari hulu ke hilir. Sebab, kebijakan pemerintah menjadi pendukung daya saing jangka panjang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Juni 2025
Alasan Pemerintah Daya Saing Indonesia Bisa Anjlok ke Posisi 40 Dari 69 Negara Dunia
Indonesia
Kemendag Sita Produk Ilegal Senilai Rp 15 Miliar Sejak Januari 2025
Kemendag menjamin keamanan konsumen yang memakai produk dan jasa sesuai ketentuan pemerintah.
Dwi Astarini - Kamis, 17 April 2025
Kemendag Sita Produk Ilegal Senilai Rp 15 Miliar Sejak Januari 2025
Bagikan