"Jadi justru yang disampaikan pak Prabowo itu tidak mungkin terjadi. Mengurangi impor oke tapi kalau bilang tidak akan ada impor itu tidak sama sekali," ujar Arya Sinulingga.

Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa dikeluarkannya aturan tersebut untuk mengatur importasi bawang putih yang selama beberapa tahun terakhir importasinya dibebaskan.

Awalnya ingin mempermudah perizinan dan investasi dunia usaha namun mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

Para pelaku usaha dalam negeri menentang keras perihal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 terkait dengan impor

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pelambatan ekonomi di Indonesia akibat struktur ekonomi yang pendapatannya masih banyak bergantung ekspor, seperti ekspor batu-bara dan lainnya.

"Terkait RUU penggabungan badan karantina, tidak ada masalah. Selagi fungsinya jalan dan selama tidak ada masalah kita oke," tuturnya kepada awak media, di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, (1/9).

"Dia (pemerintah) potong kuota impor orang buat reaksi. Harusnya dia (pemerintah) siap dong, kalau saya turunkan seperti ini tentu orang ini (importir) akan sakit hati dan pasti akan bereaksi.

"Teman saya pesan sapi sampai nangis-nangis, tapi kata feedloader belum panen dan harganya sudah naik. Bahkan, pernah saat pemesanan harga naik setelah melakukan penimbangan harganya naik lagi," ungkapnya.

"Sebelumnya harga sapi impor di pasaran lebih murah ketimbang sapi lokal, tapi akhir-akhir ini harus disamakan karena harga di Feed loader naik," ungkapnya.

"Sebetulnya kalau dikuasai, itu kan masalah modal. Nah, yang mengatur kuota itu pemerintah. Pemerintah yang menentukan berapa ekor untuk perusahan si A, si B dan si C. Pengusaha importir juga sudah terdaftar di KPPU, di situ pemiliknya siapa kan bisa dicek. Kalau memang ada indikasi kartel, pemerintah harusnya sudah tindak tegas, selesai!" tegasnya.

"Begitu impor dibatasi, harga sapi langsung naik. Nah, sapinya kemana?" ujarnya.

"Yang lalu enggak efektif. Karena, tidak ditegaskan di dalam lartas. Nah kalau yang sekarang ini di masukan ke dalam lartas," sambungnya.

Kementerian Perdagangan berencana mengeluarkan kebijakan baru terkait maraknya peredaran impor rokok elektrik di Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana untuk mengontrol impor tujuh produk ke Indonesia dalam waktu dekat.