Rencana Pembebasan Tarif Bea Masuk Produk AS: Berpotensi Timbulkan Efek Mengerikan

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 19 Juli 2025
Rencana Pembebasan Tarif Bea Masuk Produk AS: Berpotensi Timbulkan Efek Mengerikan

Presiden KSPI, Said Iqbal. Foto: Dok/KSPI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, kesepakatan pemerintah Indonesia yang membebaskan bea masuk produk-produk asal Amerika Serikat (AS) untuk mengurangi pengenaan tarif Presiden Donald Trump, berpotensi menimbulkan efek mengerikan.

Salah satunya adalah adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.

"Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal, UMKM, dan pabrik-pabrik kecil akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? PHK juga," kata Said dalam keterangan resminya, Jumat (18/7).

Said menjelaskan, pemerintah melalui tim ekonominya telah menjalin kesepakatan dengan AS, yang sebelumnya menetapkan tarif impor terhadap barang-barang Indonesia sebesar 32 persen.

Baca juga:

Kadin Nilai Ekspor Indonesia ke AS Bisa Melejit 2 Kali Lipat Berkat Diskon Tarif Gila-gilaan!

Kemudian, tarif tersebut diturunkan menjadi 19 persen. Namun, penurunan tarif tersebut disertai syarat berat, yakni Indonesia harus membuka keran impor produk-produk Amerika dengan tarif nol persen dan tanpa hambatan (non-tariff barrier).

Secara kasat mata, seolah-olah Indonesia diuntungkan.

“Tapi ingat, penurunan tarif ini disertai pengorbanan besar, produk Amerika bebas masuk tanpa dikenakan tarif. Ini adalah bentuk penggadaian kedaulatan ekonomi nasional," terangnya.

Said Iqbal menilai, kebijakan ini justru akan menghantam industri dalam negeri dari dua arah.

Baca juga:

Pemerintah Tolak Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Benang Filamen Sintetis Asal China

Belum lagi di satu sisi, Indonesia tetap dikenakan tarif ekspor oleh Amerika meski produk mereka bisa masuk ke Tanah Air tanpa hambatan.

Menurutnya, berbagai tekanan ini akan membuat produsen lokal tidak akan mampu bersaing, yang akhirnya berujung pada PHK massal.

Akibat kebijakan ini, ada potensi PHK terhadap 40 ribu orang buruh dalam tiga bulan ke depan. Indonesia mendapat double uppercut.

“Uppercut pertama, ekspor kita ke Amerika tetap dikenai tarif. Uppercut kedua, barang-barang dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa tarif. Kedaulatan ekonomi bangsa sangat rentan dengan kebijakan ini," tandas Iqbal.

Baca juga:

Prabowo Usai Berhasil Turunkan Tarif AS ke 19 Persen: Era Baru Perdagangan RI-AS

Said mengingatkan bahwa situasi ini akan makin diperparah dengan membanjirnya produk-produk Tiongkok ke Indonesia.

Dikarenakan pasar Amerika menjadi semakin mahal imbas tarif tinggi dari Trump, produsen China akan mencari pasar baru termasuk ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

"China akan membanjiri Indonesia dengan barang-barangnya yang sebelumnya diekspor ke Amerika. Kombinasi produk murah dari Amerika dan China yang menyerbu pasar domestik akan membuat industri dalam negeri semakin terjepit," ungkapnya. (knu)

#Produk Impor #Tarif Resiprokal #Neraca Perdagangan #Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BI Tahan Suku Bunga Acuan, Perang Tarif AS Bikin Ekonomi Dunia Melemah
Berbagai indikator menunjukkan kebijakan tarif AS memperlemah kinerja perdagangan global, tercermin dari melambatnya ekspor dan impor di sebagian besar negara.
Alwan Ridha Ramdani - 49 menit lalu
BI Tahan Suku Bunga Acuan, Perang Tarif AS Bikin Ekonomi Dunia Melemah
Indonesia
Diskon Tiket Pesawat Saat Natal dan Tahun Baru Capai 14 Persen, Tapi Hanya Untuk Kelas Ekonomi
Kementerian Keuangan turut memberikan dukungan dengan menanggung sebagian pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian tiket pesawat sebesar kurang lebih 6 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Diskon Tiket Pesawat Saat Natal dan Tahun Baru Capai 14 Persen, Tapi Hanya Untuk Kelas Ekonomi
Indonesia
Indonesia Masih Harus Berunding Soal Tarif Dengan AS, Ditargetkan Akhir Tahun Rampung
Penutupan (shutdown) pemerintah Amerika Serikat (AS) masih berlangsung dan membuat rilis data- data ekonomi tertunda, sehingga membuat investor lebih mencermati data yang dikeluarkan oleh swasta pada akhir-akhir ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Indonesia Masih Harus Berunding Soal Tarif Dengan AS, Ditargetkan Akhir Tahun Rampung
Dunia
3 Ekonom Terima Hadiah Nobel atas Riset Mengenai Creative Destruction
Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt meraih Hadiah Nobel Memorial bidang ekonomi atas penelitian mereka mengenai dampak inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
3 Ekonom Terima Hadiah Nobel atas Riset Mengenai Creative Destruction
Indonesia
Komentar Menkeu Purbaya Kinerja `1 Tahun Ekonomi Pemerintah Prabowo, Ada Perbaikan Konsumsi Warga
Purbaya meyakini bahwa arah perekonomian sudah lebih baik. Saat momentum pertumbuhan terjadi, maka pemerintah akan terus menjaga untuk tahun-tahun berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Komentar Menkeu Purbaya Kinerja `1 Tahun Ekonomi Pemerintah Prabowo, Ada Perbaikan Konsumsi Warga
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Yakin Ekonomi Indonesia Melebihi AS jika Jokowi Jadi Presiden Lagi
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa ekonomi Indonesia bisa melebihi AS jika Jokowi jadi presiden lagi. Apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Yakin Ekonomi Indonesia Melebihi AS jika Jokowi Jadi Presiden Lagi
Indonesia
Jadi Idola Baru, Menkeu Purbaya Kaget saat Ditanya Rencana Jadi Cawapres
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kaget saat ditanya wartawan soal rencana menjadi cawapres di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Jadi Idola Baru, Menkeu Purbaya Kaget saat Ditanya Rencana Jadi Cawapres
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
BKPM Bentuk EU Investment Desk, DPR: Jadikan Momentum Pengembangan EBET di Indonesia
EU Investment Desk ini menjadi platform kerja sama untuk percepatan realisasi investasi dari Uni Eropa ke Indonesia seiring dengan selesainya proses negosiasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
BKPM Bentuk EU Investment Desk, DPR: Jadikan Momentum Pengembangan EBET di Indonesia
Berita Foto
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Pekerja melipat kaos saat proses produksi UMKM Konveksi Rumahan di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Bagikan