Anggota DPR Duga Kapolda NTT Dikerjai Anak Buah Untuk Pecat Rudy Soik

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 28 Oktober 2024
Anggota DPR Duga Kapolda NTT Dikerjai Anak Buah Untuk Pecat Rudy Soik

Inspektur Polisi Dua (Ipda) Rudy Soik. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menduga Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Daniel Tahi Silitonga dikerjai anak buahnya agar memecat Ipda Rudy Soik.

Hal tersebut disampaikan Benny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Silitonga, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

Benny menduga Daniel dikerjai anak buahnya lantaran kepala kepolisian tersebut baru bekerja di NTT dan tak meneganal situasi di daerah tersebut.

"Saya duga Pak Kapolda NTT ini dikerjain oleh anak buahnya untuk menghukum saudara Rudy Soik," ujar Benny.

Ia menilai pemecatan Rudy tidak masuk akal, karena diberhentikan menggunakan kasus etik dalam menyelidiki kasus mafia BBM yang ia duga ditengarai organisasi hitam.

"Kok sampai dia dipecat begitu? Yang benar sajalah. Masa tidak ada lagi yang lebih bijak lagi?" tuturnya.

Baca juga:

Kapolda NTT Jelaskan Duduk Perkara Ipda Rudy Soik Dipecat

Politikus Demokrat ini menyayangkan pimpinan tertinggi institusi Polda NTT harus dipanggil ke pusat hanya untuk menyelesaikan persoalan Rudy yang tidak masuk akal tersebut.

"Hanya untuk mempertanggungjawabkan sebuah kekeliruan yang saya lihat tidak masuk di akal. Kecuali kalau Pak ke Polda mau membela anak buah," kata dia.

Benny menilai RDP tersebut justru membuat Daniel malu karena kasus pemecatan Rudy tak masuk akal. Pasalnya, Rudy juga terkenal akrab menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Sayang Pak KaPolda ini. Diadili di sini. Dipermalukan di sini. Apa tidak ada lagi cara lain yang lebih bijak untuk menangani masalah ini?," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Rudy merupakan representasi simbol masyarakat NTT. Oleh sebab itu kehati-hatian dalam penanganan kasus itu penting untuk dilakukan.

Baca juga:

Rapat di DPR, Kuasa Hukum Ungkap Skenario Kriminalisasi Ipda Rudy

Benny menegaskan pihaknya tak akan mengintervensi Polda NTT dalam hal tersebut. Akan tetapi, dia menilai pemecatan Rudy tidak masuk akal.

"Tentu saya tidak ingin mengintervensi soal hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan. Tetapi adalah kewajiban kami untuk meminta pertanggungjawaban," imbuhnya.

Baca juga:

Kapolda NTT ke Ipda Rudy Soik: Kamu Tetap Anak Saya

Ia juga menilai kesalahan dalam memecat Rudy bisa menjadi pengkhianatan terhadap rakyat. Menurutnya, kasus mafia BBM yang sebelumnya diselidiki Rudy harus dituntaskan.

"Ini pengkhianatan terhadap rakyat sebetulnya. Oleh sebab itu mestinya Pak Kapolda berada di posisi Rudy Soik untuk membuka dan menyelesaikan kasus BBM ilegal ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," tandasnya. (Pon)

#Polisi #Kapolda NTT #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
Polri Larang Anggotanya Flexing Hidup Mewah, Luncurkan WBS dan SP4N untuk Aduan Masyarakat
Polri melarang gaya hidup mewah dan meluncurkan WBS–SP4N sebagai saluran aduan resmi. Laporan masyarakat dijamin rahasia dan diproses objektif.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Polri Larang Anggotanya Flexing Hidup Mewah, Luncurkan WBS dan SP4N untuk Aduan Masyarakat
Indonesia
Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Pulau Untung Jawa, Polisi Lakukan Penyelidikan
Jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Pulau Untung Jawa, Kamis (4/12). Polisi kini sedang menyelidiki temuan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 05 Desember 2025
Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Pulau Untung Jawa, Polisi Lakukan Penyelidikan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Polisi Terbangkan Pengiriman Bantuan Ferry Irwandi dan Lainnya ke Daerah Bencana Sumatera
Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan makanan, pakaian, dan perlengkapan mandi dengan total 2.639 kilogram.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Desember 2025
Polisi Terbangkan Pengiriman Bantuan Ferry Irwandi dan Lainnya ke Daerah Bencana Sumatera
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Bagikan