Anggota DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi agar Inflasi Terkendali

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 10 Januari 2023
Anggota DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi agar Inflasi Terkendali

Pengendara sepeda motor melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bogor, Senin (24/10). Foto: MP/Andika

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Hal tersebut mengingat turunnya harga minyak dunia saat ini yang menyentuh angka 74 USD per barel.

"Karena harga minyak dunia saat ini sudah merosot tajam dari puncaknya 120 USD per barel sekarang sudah menyentuh sekitar 74 USD per barel," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/1).

Baca Juga

Pertamina Turunkan Harga BBM Non Subsidi

Menurut Mulyanto, harga BBM sekelas Pertalite milik operator BBM swasta seperti Revo 90 dan BP 90 kini bahkan sudah mengalami penurunan harga. Oleh sebab itu, masyarakat kini mulai mempertanyakan kapan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar akan turun.

"Akhirnya masyarakat bertanya-tanya, kapan (harga) pertalite 90 ini turun?!," lanjutnya.

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti meningkatnya inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia tahun 2022 yakni sebesar 5,51 persen (yoy).

Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87 persen (yoy) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0±1 persen.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga BBM pada September 2022 lalu.

Baca Juga

Pertamina Kembali Turunkan Pertamax, Berikut Daftar Harga BBM Terbaru

Oleh sebab itu, Legislator Dapil Banten III ini menilai penurunan harga BBM bersubsidi diperlukan untuk dapat kembali meningkatkan daya beli masyarakat di tengah inflasi yang terjadi.

"Sebenarnya lonjakan inflasi ini sudah diprediksi para ahli, menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan September 2022 lalu,” imbuhnya.

Karena itu, lanjut Mulyanto, untuk menurunkan inflasi Pemerintah wajib menurunkan harga BBM bersubsidi.

“Ini cara mujarab untuk mengendalikan inflasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, Inflasi Indonesia mengalami kenaikan sepanjang tahun 2022, berhenti di angka 5,51 persen. Kenaikan didorong oleh tarif transportasi hingga inflasi pada harga makanan dan minuman bahkan tembakau.

Data dari BPS yang dirilis pada Senin (2/1) menunjukkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Desember naik sebesar 0,66 persen.

Ini juga menjadi inflasi tahunan tertinggi yang dialami Indonesia dalam sewindu sejak 2014 yang menembus 8,36 persen. Padahal inflasi pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing hanya inflasi 1,87 persen dan 1,6 persen. (Knu)

Baca Juga

BBM Premium Resmi Dihapus Mulai 1 Januari 2023

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #BBM Bersubsidi #Komisi VII DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dukung Desa Kreatif dan UMKM, Kemenparekraf Ajukan Anggaran Rp1,06 Triliun
Menteri Parekraf jelaskan anggaran tersebut guna menjalankan sejumlah program yang dibuat Kemenekraf pada tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Dukung Desa Kreatif dan UMKM, Kemenparekraf Ajukan Anggaran Rp1,06 Triliun
Indonesia
TikTok Akuisisi Tokopedia, Pemerintah Diminta Perketat Aturan Marketplace
Anggota Komisi VII DPR RI menekankan bahwa keberadaan marketplace harus berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan tenaga kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
TikTok Akuisisi Tokopedia, Pemerintah Diminta Perketat Aturan Marketplace
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Berita Foto
Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII Bahas Rencana Kerja Anggaran 2026
Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 10 Juli 2025
Raker Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan Komisi VII Bahas Rencana Kerja Anggaran 2026
Berita Foto
Raker Menteri Ekonomi Kreatif dengan Komisi VII DPR Bahas Laporan Kerja Kemenekraf
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf) Teuku Riefky Harsya (kiri) dan Wamenekraf Irene Umar (kanan) dan jajaran, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompoleks Perlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 26 Juni 2025
Raker Menteri Ekonomi Kreatif dengan Komisi VII DPR Bahas Laporan Kerja Kemenekraf
Indonesia
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Hal itu diketahui saat Presiden PKS periode 2025-2030 Almuzammil Yusuf menghadiri rapat pleno fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.
Frengky Aruan - Kamis, 26 Juni 2025
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Indonesia
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Tidak terbitnya visa haji furoda dinilai merugikan merugikan calon jemaah haji yang sudah membayar dan siap berangkat.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Indonesia
Komisi VII DPR: Penguatan Industri Alkes Nasional Buka Peluang Investasi dan Lapangan Kerja Baru
Penguatan industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 April 2025
Komisi VII DPR: Penguatan Industri Alkes Nasional Buka Peluang Investasi dan Lapangan Kerja Baru
Indonesia
Dua Karyawan Pertamina Fuel Terminal Boyolali Ditangkap Polres Sukoharjo Saat 'Kecing' Pertalite
Kedua pelaku tersebut diketahui berinisial W alias Babi (48) dan HS (36), keduanya merupakan karyawan dari Pertamina Fuel Terminal Boyolali.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 April 2025
Dua Karyawan Pertamina Fuel Terminal Boyolali Ditangkap Polres Sukoharjo Saat 'Kecing' Pertalite
Indonesia
Wakil Ketua Komisi XII DPR Pastikan Tak Ada Penghapusan BBM Subsidi, Respons Pernyataan Luhut
Penghapusan subsidi dijelaskan harus mendapat persetujuan dari DPR.
Frengky Aruan - Sabtu, 22 Februari 2025
Wakil Ketua Komisi XII DPR Pastikan Tak Ada Penghapusan BBM Subsidi, Respons Pernyataan Luhut
Bagikan