Anggota DPR Desak KCIC Tanggung Jawab Terkait Kecelakaan Proyek Kereta Cepat

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 19 Desember 2022
Anggota DPR Desak KCIC Tanggung Jawab Terkait Kecelakaan Proyek Kereta Cepat

Alat-alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi kereta kerja yang anjlok di area proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Senin (19/12). ANTARA/Bagus Ahmad Ri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi insiden kecelakaan konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Kampung Cempaka, Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (18/12).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mendesak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk bertanggung jawab atas insiden yang merenggut dua nyawa teknisi asal Tiongkok.

Baca Juga

2 Korban Tewas Kecelakaan Uji Coba Kereta Cepat Teknisi Asal Tiongkok

"“PT. KCIC perlu bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan ini dan ke depannya selalu mengimplementasikan aspek safety, security, health and environment (SSHE) pada setiap aktivitas kerja agar kecelakaan kerja dapat dihindari," ujarnya di Jakarta, Senin (19/12).

Suryadi turut prihatin atas terjadinya kecelakaan tersebut dan juga menyesalkan banyaknya kecelakaan selama pembangunan proyek KCJB ini.

Mulai dari kejadian meledaknya pipa Pertamina, kemudian rubuhnya salah satu tiang penyangga lalu yang terakhir adalah kecelakaan kereta teknis yang terjadi kemarin.

Padahal, kata Suryadi, kereta cepat buatan Tiongkok ini diklaim memiliki sistem keamanan yang tinggi di antaranya disaster monitoring center, disaster monitoring terminal, dan lainnya.

Baca Juga

Layakkah Layanan KA Argo Parahyangan 'Dimatikan' Demi Kereta Cepat?

Namun kenyataannya, lanjut dia, pada bulan Juni 2022 ada kereta cepat di Tiongkok yang mengalami kecelakaan yang menewaskan 1 orang masinis dan melukai 8 orang.

“Kami minta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proyek KCJB ini karena kecerobohan dalam membuat perencanaan kereta cepat telah terbukti menyebabkan pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US$1,449 miliar atau Rp 21,74 triliun,” tegas dia.

Atas dasar itu, politikus Partai Dakwah ini mendorong agar PT. KCIC benar-benar memastikan kelayakan dan keselamatan KCJB ini dengan mempertimbangkan segala aspek.

“Jangan sampai menambah kecerobohan lainnya, terutama nanti pada saat KCJB sudah beroperasi secara komersial. Sebab dengan kecepatan hingga 350 km/jam maka berpotensi menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak jika sampai terjadi kecelakaan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

2 Orang Tewas dalam Kecelakaan Uji Coba Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

#Kereta Cepat Jakarta-Bandung #Kereta Cepat #DPR RI #Komisi V DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - 1 jam, 55 menit lalu
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Komisi V DPR menyoroti rencana kenaikan harga MinyaKita. Pemerintah pun diminta menjaga daya beli masyarakat.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Bagikan