Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah berencana untuk 'mematikan' layanan KA Argo Parahyangan demi memenuhi target jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero, Joni Martinus mengatakan, pihak KAI terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders soal wacana tersebut.
Baca Juga
"Adapun jika nantinya diputuskan pemerintah seperti itu, KAI sebagai operator tentunya akan patuh terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah. KAI berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Joni kepada MerahPutih.com, Jumat (8/12).
Joni memastikan, KAI masih tetap mengoperasikan KA Argo Parahyangan (Gambir-Bandung pp) sesuai jadwal.
"KAI juga masih fokus mempersiapkan hadirnya layanan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung beserta KA Feeder dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung bagi pelanggan Kereta Cepat yang ingin melanjutkan perjalanannya ke berbagai wilayah lainnya," tegasnya.
Selain itu, Joni menyampaikan bahwa okupansi penumpang KA Argo Parahyangan sangat baik berkisar antara 70 sampai 100 persen kalo akhir pekan.
Di sisi lain, pengamat transportasi Edison Siahaan menilai tak tepat jika keberadaan kereta legend itu harus disuntik mati akibat adanya kereta cepat.
"Keberadaan transportasi kereta Argo Parahyangan mesti dipertahankan ditengah kehadiran kereta cepat Jakarta- Bandung," kata Edison kepada MerahPutih.com, Jumat (8/12).
Ia menilai, KA Argo Parahyangan harus tetap eksis. Sebab, ada orang-orang yang memang daya belinya tidak bisa menggapai harga tiket kereta cepat.
Edison menuturkan, proyek pemerintah jangan sampai membuat usaha sejenisnya akan gulung tikar alias bangkrut.
Baca Juga
Menurutnya, pemerintah harus mewujudkan keadilan bagi semua pihak agar kegiatan usahanya dapat terus berlangsung. Apalagi, bakal banyak yang terdampak jika kereta Argo Parahyangan tersebut dihentikan operasionalnya.
"Ingat, perusahaan milik pemerintah atau BUMN seperti transportasi kereta api terancam bangkrut karena kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung," ucap Edison.
Edison mengingatkan, transportasi umum kereta seperti Argo Parahyangan memiliki nilai sejarah panjang yang ikut mewarnai perjalanan bangsa.
"Sebuah usaha milik negara bukan hanya sekadar mencari provit atau keuntungan, tetapi juga bentuk pelayanan publik yang wajib diberikan negara lewat pemerintah," imbuh Ketua Indonesia Traffic Watch ini.
Edison pun mendesak, pengelola Argo Parahyangan wajib juga meningkatkan kualitas pelayanan. Ini agar lebih baik ditambah tarif yang mampu bersaing.
Sebab, kelangsungan khususnya perusahaan milik negara adalah menjadi penilaian terhadap kemampuan pemerintah.
"Mengadakan atau mendirikan sebuah perusahaan tidak akan berarti bila jauh dari kemampuan untuk mempertahankan kelangsungannya," tutup Edison.
Sementara itu, anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron tidak setuju dengan rencana pemerintah menghentikan layanan Argo Parahyangan saat KCJB beroperasi tahun depan.
“Saya mempertahankan KA Argo Parahyangan tetap beroperasi,” kata Herman kepada MerahPutih.com, Jumat (8/12)
Legislator asal Jawa Barat ini mengingatkan bahwa semua aset negara harus dapat dikelola dengan baik. Termasuk KA Argo Parahyangan.
“Semua harus dikelola dengan baik, tidak boleh bangun yang satu yang lainnya dimatikan demi keuntungan sepihak,” ujarnya.
Menurut Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat ini, nilai-nilai sejarah dalam pembangunan KA Argo Parahyangan juga harus dirawat dan dijaga. (Asp/Knu/Pon)
Baca Juga
DPR Dorong Pemerintah Siapkan Integrasi Antarmoda di Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung
