Anggota DPR dan DPRD Harusnya Dibatasi Hanya Dua Periode
Gedung MPR/DPR
MerahPutih.com - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mengusulkan pembatasan kesempatan menjadi anggota DPR dan DPRD hanya 2 periode.
"DPR dan DPRD banyak yang kinerjanya buruk karena terus diisi oleh orang-orang buruk yang sama. Ada baiknya kesempatan seseorang menjadi anggota DPRD dan DPRD hanya untuk 2 periode saja," kata Tigor di Jakarta, Rabu (24/4).
Pembatasan ini bertujuan agar memberi peluang pergantian dari anggota DPR dan DPRD yang tidak bermutu kepada anggota legislatif lebih berkualitas.
"Wong presiden dan wakil presiden saja dibatasi kesempatannya hanya untuk 2 periode saja. Mengapa anggota DPR dan DPRD tidak dibatasi 2 periode juga?," tuturnya
Karena, menurut dia, pengalaman menunjukkan pembatasan kesempatan menjadi presiden dan wakil presiden hanya 2 periode memberi rakyat memilih orang yang lebih baik menjadi pemimpinnya.
Kata dia lagi, saat ini anggota DPR dan DPRD dikuasai oleh orang yang sama dan sangat tidak bermutu.
"Mereka yang menguasai keanggotaan DPR dan DPRD ada yang sudah sampai 5 periode dan tidak ada karyanya untuk rakyat. Orang-orang seperti ini hanya makan gaji buta dari uang rakyat," tutur dia.
Dengan begitu, ia mendorong kepada pihak yang pembuat regulasi pembatasan kesempatan menjadi anggota DPR dan DPRD hanya 2 periode agar kinerja lembaga dewan parlemen itu menjadi lebih baik untuk kepentingan rakyat.
"Pembatasan ini juga akan mendorong partai politik melakukan kaderisasi dan rekruitmen politik secara baik dan sehat," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Berita Terkait
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran