Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Anggota DPR Ajak Masyarakat Buang Perbedaan di Momen Idul Adha

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 28 Juni 2023
Anggota DPR Ajak Masyarakat Buang Perbedaan di Momen Idul Adha

Anggota Komisi III DPR RI Agustiar Sabran. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dirayakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Tak kecuali di Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 dan 29 Juni 2023.

Muhammadiyah merayakan Idul Adha pada hari ini, Rabu (28/06). Sedangkan Pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) merayakannya pada Kamis (29/6).

Meski berbeda hari, anggota Komisi III DPR RI Agustiar Sabran melihat kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu sama-sama memaknai perayaan Idul Adha, yakni pengorbanan Nabi Ismail AS dan ketulusan Nabi Ibrahim AS.

Baca Juga:

Libur Idul Adha, Volume Kendaraan Keluar Jabodetabek Naik 37 Persen

"NU dan Muhammadiyah punya peran penting dalam tonggak sejarah memerdekakan Indonesia. Tokoh-tokoh dari keduanya berjuang membawa Indonesia keluar dari penjajahan, dengan ikhlas dan tulus. Mendirikan Indonesia dengan rahmatan lil 'alamin," kata Agustiar Sabran.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut mengatakan bahwa perbedaan harus dijadikan kelebihan untuk saling melengkapi, bukan bentuk kelemahan.

"Kalau kata Bung Karno, negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok mana pun, juga agama, atau kelompok etnis mana pun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apa pun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke."

"Itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali atau lainnya, tapi orang Indonesia, yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan."

"Bung Karno lahir dari rahim seorang wanita asal Bali, ayahnya asal Tanah Jawa. Tapi beliau menyatukan perbedaan di Konferensi Asia Afrika, dengan satu tekad yakni perjuangan dari bangsa penjajah," tegas Agustiar Sabran.

Baca Juga:

KPU DKI Tetap Buka Help Desk bagi Caleg saat Cuti Bersama Idul Adha

Untuk itu, Agustiar Sabran mengajak masyarakat Indonesia, khususnya muslim tanah air untuk sama-sama bergandengan tangan, membuang perbedaan. Tak perlu lagi ada perdebatan soal merayakan hari besar umat muslim.

"Sudah saatnya mendukung apa yang sudah dilakukan para tokoh bangsa, terutama dari NU dan Muhammadiyah. Kita sebagai generasi penerus, mari membawa Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045," tegas politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

"Tentu saja berpegang teguh dengan Pancasila, dan memaknai Bhinneka Tunggal Ika," tambah Agustiar Sabran. (Pon)

Baca Juga:

Peningkatan Arus Lalu Lintas saat Libur Idul Adha, Kendaraan Mengarah ke 3 Tujuan

#DPR RI #Idul Adha
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Bagikan