Anggaran Vaksinasi COVID-19 Setera 34 Kali Pembangunan Wisma Atlet

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 April 2021
Anggaran Vaksinasi COVID-19 Setera 34 Kali Pembangunan Wisma Atlet

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mencatat, total anggaran program vaksinasi yang meliputi pengadaan, perawatan, insentif tenaga kerja hingga testing dan tracing COVID-19 bisa mencapai Rp130,03 triliun.

Anggaran tersebut Rp130,03 triliun tersebut meliputi pengadaan dan program vaksin COVID-19 Rp58,18 triliun, testing dan tracing Rp9,91 triliun, serta perawatan (therapeutic) dan insentif tenaga kesehatan Rp61,94 triliun.

Baca Juga:

Kecepatan Vaksinasi Dekati 500 Ribu Penyuntikan Per Hari

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, program vaksinasi COVID-19 yang memakan anggaran Rp130,03 triliun itu didanai oleh APBN dan setara dengan tujuh kali anggaran pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai.

Tak hanya itu, anggaran tersebut juga setara dengan 34 kali pembangunan wisma atlet atau empat kali pembangunan MRT atau 81 kali pembangunan air minum Jatiluhur.

“Bisa dibayangkan? APBN bekerja sangat keras melindungi rakyat dan perekonomian menghadapi COVID-19,” tegasnya.

Ia mengatakan, vaksinasi di Indonesia telah mencapai 11,2 juta dosis. Saat ini telah melakukan vaksinasi terhadap 8.095.717 orang setelah terjadi penambahan 366.135 orang yang menerima dosis pertama vaksin COVID-19 dan penambahan orang yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua sebesar 209.333 orang.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Asropih)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Asropih)

Dengan penambahan itu maka total yang sudah selesai menjalani proses vaksinasi COVID-19, di mana harus menerima dua dosis vaksin, adalah sebesar 3.709.597 orang. Pemerintah sendiri dalam proses vaksinasi tahap I dan tahap II yang menyasar petugas kesehatan, petugas publik serta orang lanjut usia menargetkan 40.349.051 orang akan menerima vaksin COVID-19.

Rinciannya adalah 1.468.764 sumber daya manusia kesehatan, 17.327.169 petugas publik dan 21.553.118 orang lanjut usia. Secara total pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap sekitar 181,5 juta orang untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. (Asp)

Baca Juga:

Sekolah dan Universitas Diminta Persiapkan Vaksinasi Massal

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #COVID-19 #Kemenkeu #APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Dunia
Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit
Saat ini bank yang tergabung dalam Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI dan Bank Syariah Nasional (BSN) yang merupakan spin-off BTN Syariah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Asik Nih Bank Milik Pemerintah Mulai Dapat Kucuran Rp 200 Triliun, Harus Disalurkan Buat Kredit
Indonesia
Menkeu Purbaya Bakal Datangi Kementerian Yang Lelet Belanja, Paparkan Dihadapan Media
Kementerian Keuangan mengirimkan tim khusus untuk membantu K/L yang kesulitan menyelesaikan prosedur belanja maupun dari segi administrasi sebagai solusi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 September 2025
Menkeu Purbaya Bakal Datangi Kementerian Yang Lelet Belanja, Paparkan Dihadapan Media
Indonesia
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Solusi riil dan implementatif perlu segera ditempuh agar kepercayaan publik pulih, APBN sehat, serta daya beli masyarakat terlindungi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Indonesia
Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden
Posisi menteri keuangan memegang kunci anggaran negara. Jalan atau tidaknya program pemerintah hingga kepercayaan investor sebagian besar ditopang oleh kredibilitas menteri keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Penjarahan Rumah Pribadi Menkeu Sri Mulyani Jadi Sorotan, Pengamanan Idealnya Setara Wakil Presiden
Indonesia
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Netty juga menyoroti urgensi perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan dialokasikan lagi ke kabupaten seluruh Indonesia dalam bentuk program.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak
Terdapat kenaikan target perpajakan pada RAPBN 2026 menjadi sebesar Rp 2.692,02 triliun dari target 2025 yang senilai Rp 2.387,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Puan juga menanggapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang diajukan pemerintah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Indonesia
Diviralkan karena Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan itu Deepfake AI
Potongan video yang beredar merupakan hasil deepfake atau kecerdasan buatan (AI) dari pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Agustus 2025
Diviralkan karena Sebut Guru Beban Negara, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan itu Deepfake AI
Bagikan