Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau Amure memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai gaji guru di Indonesia.

Menurutnya, gaji guru seharusnya menjadi tanggung jawab negara, terutama untuk guru-guru yang mengabdi di sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri (PTN).

"Gaji guru itu seharusnya menjadi tanggungjawab negara secara penuh, terutama yang sekolah dan perguruan tinggi negeri. Kalau gaji guru masih dibebankan ke rakyat, apa bedanya dengan sekolah swasta," kata Amure dikutip Senin (11/8).

Baca juga:

Prabowo Kampanye di Sulsel, Ingin Perbaiki Gaji Guru

Legislator asal Sulawesi Selatan itu mengakui jika gaji guru di Indonesia memang masih jauh dari layak. Padahal guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

“Gaji guru di Indonesia saat ini masih jauh dari kata layak, terutama jika dibandingkan dengan negara lain. Contohnya, di Jerman, guru bisa memperoleh penghasilan hingga sekitar Rp 1 miliar per tahun. Ini jelas menunjukkan bahwa kita masih harus berbenah dalam hal penghargaan terhadap profesi guru,” paparnya

Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan amanat 20 persen APBN atau senilai Rp 724,3 triliun pada 2025 sejatinya sudah cukup untuk memberikan gaji yang layak bagi para guru selama dikelola dengan akuntabel.

Baca juga:

DPR Tantang Anggaran Pendidikan 20 Persen Dinaikkan

“Yang paling penting bukan hanya soal anggaran, tapi bagaimana anggaran tersebut dikelola dengan manajemen yang akuntabel. Jika pengelolaan dana pendidikan dapat dikontrol dengan baik, maka kesejahteraan guru bisa terpenuhi,” jelasnya.

Lebih lanjut Amure menambahkan, kemajuan pendidikan nasional sangat bergantung pada kesejahteraan guru. Menurutnya, kesejahteraan guru adalah fondasi utama agar mereka bisa fokus mengajar dengan kualitas terbaik.

"Oleh sebab itu, pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru agar pendidikan kita bisa sejajar dengan negara-negara maju,” pungkasnya.

Baca juga:

Dikritik Realisasi Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen, Ini Alasan Sri Mulyani

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati merespons terkait rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia saat memberi sambutan di acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Kamis (7/8).

“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat,” ujar Menkeu Sri Mulyani. (Pon)