Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto menutup secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti kebocoran anggaran akibat praktik laporan ekspor palsu oleh pengusaha yang merugikan keuangan negara hingga ribuan triliun rupiah sehingga turut berdampak pada gaji guru.
Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp 15 ribu triliun. Rp 15 ribu triliun saudara-saudara, ini semua data keluar saya ingin sampaikan dalam forum ini,
kata Presiden Prabowo pada pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (23/6).
Presiden menyatakan dirinya ingin memberi pemahaman kepada para kiai yang hadir di Munas dan Konbes NU bahwa kebocoran anggaran tersebut yang menyebabkan negara kekurangan anggaran dan berdampak pada gaji guru serta pegawai negeri.
Baca juga:
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
"Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, iya kan? Karena uangnya nggak ada," kata Presiden.
Prabowo mengungkapkan, ngka kerugian masif tersebut diperoleh berdasarkan pengolahan data United Nations Comtrade oleh Dewan Ekonomi Nasional terkait fenomena under-invoicing atau pemalsuan laporan, khususnya dalam kegiatan ekspor.
Menurut Presiden, manipulasi volume komoditas yang dilaporkan oleh pengusaha nakal menjadi penyebab utama mengapa anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat selalu mengalami kekurangan.
Prabowo mencontohkan, modus kecurangan tersebut terjadi ketika pengusaha mengekspor seribu ton komoditas ke luar negeri, namun hanya melaporkan setengahnya kepada otoritas pemerintah.
Kepala Negara menegaskan, kebocoran sistemik yang diperkirakan mencapai Rp 2.500 triliun setiap tahunnya tersebut kini sedang diperbaiki secara masif oleh jajaran Kabinet Merah Putih.
Selain manipulasi dokumen, Presiden juga menyebut aksi penyelundupan komoditas berharga seperti emas dan perak di wilayah laut Indonesia hingga kini juga masih terus berjalan.
Hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu,
ujar Presiden.
