Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Anggaran Bonus Olimpiade Sudah Tersedia di APBN 2016

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Senin, 21 Desember 2015
Anggaran Bonus Olimpiade Sudah Tersedia di APBN 2016

Olimpiade Brasil 2016 (Foto: teamgb)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Olahraga - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan jika perjuangan atlet diajang Olimpiade, Rio de Janeiro, 2016 tidak akan sia-sia. Sebab, bakal memberikan balasan yang setimpal.

Salah satunya yakni, melalui bonus. Tidak tanggung-tanggung, bagi peraih medali emas dijanjikan uang Rp5 miliar.

Jumlah tersebut, sangat luar biasa. Sebab pada Olimpiade 2012 di London, peraih medali emas mendapatkan uang Rp1 miliar. Tapi sayangnya, tidak satupun atlet Indonesia yang mampu meraih emas.

Djoko Pekik Irianto, Deputi IV Bidang peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, menerangkan bahwa meningkatnya nominal bonus untuk atlet peraih medali emas Olimpiade sebagai bentuk penghargaan bahwa berjuang di dunia olahraga itu sangat berat.

Sedangkan bagi peraih medali perak dan perunggu, masing-masing mendapatkan Rp3 miliar dan Rp1 miliar. Sementara pada Olimpiade sebelumnya, hadiah uang sebesar Rp400 juta dan Rp200 juta.

"Payung hukum untuk pencairan bonus itu masih dalam tahap proses. Penerbitan regulasi itu tidak akan lama, sebab anggarannya sudah tersedia di dana APBN 2016 sebesar Rp100 miliar. Mungkin nanti payung hukumnya berbentuk Permen (Peraturan Menteri)," katanya.

"Jadi Rp100 miliar itu nanti dibagi tiga Asian Paragames, Olimpiade, dan Paralimpiade. Olimpiade itu tidak akan banyak, paling dua itu pun hanya Rp10 milar, selebihnya untuk Asian paragames sekitar 50-75 miliar, sisanya paralimpiade," tutupnya. (esa)

BACA JUGA:

  1. Menpora Butuh Pejabat Yang Mampu Berpikir Out of The Box
  2. Kemenpora Gelar Seleksi Pejabat Eselon I Secara Dadakan
  3. Kemenpora Diimbau Agar Tak Bodohi Rakyat
  4. Bangun Daya Saing, Menpora Minta Pemuda Ubah Cara Pandang
  5. Gubernur Jatim: Penyerangan Suporter Merupakan Kemunduran
#APBN #Olimpiade
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Pemerintah akan membuka program kuliah gratis di Universitas Republik Indonesia (URI). Mahasiswa S1 mendapat beasiswa penuh dengan seluruh biaya ditanggung APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Olahraga
NOC Indonesia Pilih Fokus Siapkan Atlet untuk Olimpiade Los Angeles 2028
Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar penundaan kongres yang memuat agenda pemilihan kepengurusan hingga Maret 2029.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
NOC Indonesia Pilih Fokus Siapkan Atlet untuk Olimpiade Los Angeles 2028
Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Bagikan