Andika Pratama
MerahPutih.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan para pembantu presiden di kabinet haruslah yang sigap, memiliki kepemimpinan yang bagus, dan berani mengambil resiko. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang dampaknya memberatkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan soal reshuffle kabinet, di sela-sela Rakor Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDIP, di kantor pusat Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7).
Baca Juga
Kata Hasto, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif alias hak mutlak presiden. Dan, pihaknya meyakini ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan reshuffle kabinet, pasti berbasis evaluasi serta kajian yang mendengar aspirasi masyarakat.
Namun, mengingat Indonesia menghadapi berbagai krisis akibat COVID-19, pihaknya merasa diperlukan suatu leadership, kemampuan manajerial, gerak cepat, serta keberanian mengambil resiko dari setiap jajaran kabinet.
"Pembantu Presiden harus sigap harus punya kemampuan leadership yang baik. Sehingga tanpa diperintah oleh presiden langsung bergerak untuk menjadikan kementerian yang dipimpinnya itu terdepan. Baik itu dari aspek politik, dari aspek perekonomian, maupun di dalam gerak bersama rakyat untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang tidak mudah ini," tambahnya.
Lalu bagaimana dengan menteri-menteri dari PDIP?
Kata Hasto, para menteri yang merupakan kader partainya, terus menunjukkan soliditas yang kuat. Partai juga terus mendorong mereka agar menjadi pembantu yang efektif bagi Presiden Jokowi.
"Jadi mereka menunjukkan kinerja terbaik bagi Pak Jokowi dan semuanya kan untuk bangsa dan negara Indonesia," pungkas Hasto.
Polemik soal reshuffle muncul setelah Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya. Ia terlihat marah saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara baru mengunggah video tersebut di akun resmi Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).
Jokowi bersedia mempertaruhkan reputasi politiknya untuk menyelamatkan rakyat dan negara Indonesia. Bahkan, bersedia membubarkan lembaga negara hingga melakukan reshuffle kabinet agar kinerja lebih baik lagi.
Baca Juga
BNN: Kalau Sudah 'Make' Narkoba, Mana Bisa Sembuh 100 Persen?
“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan,” tegas Jokowi.
Belakangan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengklaim isu reshuffle sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, setelah Presiden Jokowi memberi teguran keras, semua kementerian dan lembaga terpacu untuk meningkatkan kinerja. Kinerja para menteri saat ini menjadi lebih baik. (Pon)
