Eddy Flo
MerahPutih.Com - Jabatan menteri yang saat ini sedang menjadi wacana publik menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober mendatang ternyata kalah pengaruh dibandingkan ketua umum partai politik.
Menurut analis politik Pangi Syarwi Chaniago, jika harus memilih antara menteri kabinet atau ketua umum partai, banyak tokoh lebih memilih jabatan ketua umum partai ketimbang jadi menteri.
Baca Juga: Pengamat Politik Usulkan Presiden Tidak Pilih Jaksa Agung dari Partai Politik
"Sebagai ketua umum partai, maka tokoh politik itu akan menjadi figur sentral di partainya serta memiliki kewenangan besar dan strategis dalam menjalankan partainya," kata Pangi Syarwi Chaniago pada diskusi "Dialektika Demokrasi: Periode kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?"
di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (8/8).
Lebih lanjut pengamat politik dari Voxpol Center ini menjelaskan, Presiden terpilih Joko Widodo pada pemilu presiden 2014 saat akan menyusun kabinet, menerapkan syarat bahwa ketua umum partai politik tidak boleh rangkap jabatan sebagai menteri.
Adanya persyaratan dari Presiden terpilih Joko Widodo tersebut, kata Pangi, maka sejumlah ketua umum partai politik yang semua berminat dan mewacanakan ingin menjadi menteri, akhirnya membatalkan niatnya dan menjadi menteri dan menugaskan politisinya menjadi Menteri.
Direktur Eksekutif Voxpol Center and Consulting mencontohkan, Ketua Umum Partai Kebangkitan (PKB) Muhaimin Iskandar memilih di posisi ketua umum partai dengan mengusulkan sejumlah kader terbaiknya menjadi menteri.
Menteri kabinet dari PDI Perjuangan, seperti Puan Maharani, juga memutuskan non-aktif dari jabatannya sebagai ketua DPP PDI Perjuangan.
Kemudian, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, memilih mundur dari jabatan ketua umum di partainya karena menjadi Menko Polhukam.
Pangi berharap, pada pembentukan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini, juga tetap menerapkan aturan, tidak boleh rangkap jabatan ketua umum partai dan menteri kabinet.
"Menteri adalah pembantu presiden yang menjalankan kebijakan presiden di bidangnya, karena itu menteri harus loyal dengan presiden," katanya.
Kalau menteri kabinet rangkap jabatan degan ketua umum partai politik, menurut dia, maka tidak akan fokus menjalankan kebijakan presiden, karena dia juga harus menjalankan partai politik politik yang dipimpinnya.
Pada kesempatan tersebut, Pangi juga menyoroti, posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada Desember 2017.
Baca Juga: Oposisi Disebut Kelompok Pengganggu, Pengamat: Pemahaman Itu Keliru
Menurut Pangi Syarwi sebagaimana dilansir Antara, terhadap posisi Airlangga ini, Presiden Joko Widodo menghadapi dilema.
"Kalau Airlangga dicopot dari jabatan menteri, maka mencari figur menteri baru harus beradaptasi lagi di kabinet," katanya.
Di sisi lain, Pangi juga melihat, situasi internal Partai Golkar tidak solid, karena adanya faksi-faksi.
"Kalau Airlanga sebagai ketua umum Partai Politik tidak 'dipegang' maka dikhawatirkan Partai Golkar sulit untuk berkoordinasi," tutupnya.(*)
Baca Juga: Mulai Digoyang, Pengamat Nilai Kepemimpinan Airlangga Hartarto di Golkar Kurang Mengakar
