Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 November 2021
Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dana hibah sebesar Rp 900 juta kepada Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI).

Terkait dana hibah itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani buka suara. Ia menegaskan, anggaran itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk keperluan para pengajar di tingkat PAUD.

Baca Juga

Bogor Otak-Atik Siapkan Penggunaan Hibah Rp 345,7 Miliar Aset Eks BLBI

"Hibah semata-mata untuk kepentingan guru-guru PAUD, dan anak usia dini, bukan untuk saya ataupun individu-individu lainnya," kata Zita dalam akun Instagramnya, @zitaanjani, Jumat (26/11)

Ia pun menceritakan bahwa BPI lahir dari keprihatinannya atas pendidikan anak usia dini. Saat itu, ia merasa minimnya perhatian serta dukungan dan metode didikan terhadap anak-anak pada usia dini.

Maka dari itu, putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini bersama dengan guru-guru PAUD lainnya sepakat untuk membentuk perkumpulan bernama Bunda Pintar Indonesia, yang mana merupakan perkumpulan non-profit atau nirlaba.

"Yang tentunya bersifat nirlaba (tidak berorientasi profit), sukarela, dan sosial, untuk menciptakan ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas sebagai salah satu jenjang pendidikan paling awal bagi anak-anak untuk mencapai kecerdasan bangsa," terangnya.

View this post on Instagram

A post shared by Zita Anjani (@zitaanjani)


Sejak terbentuk pada 2014 lalu, Zita mengakui bahwa dirinya sempat menjadi pembina BPI tersebut. Namun ketika terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota DPRD DKI, ia memutuskan mundur dari kepengurusan perkumpulan tersebut sejak 2019.

"Semua itu saya lakukan semata-mata karena ingin fokus menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya ingin tunaikan semua hajat politik saya dengan penuh martabat, integritas, dan profesional," papar Zita.

Baca Juga

Tersebar sampai AS, Harta Calon Panglima TNI Didominasi Rumah Hibah tanpa Akta

Saat itu, perkumpulan BPI sudah tercatat dalam Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Zita ini menegaskan dirinya juga telah mundur dari usaha-usaha lainnya yang ia miliki.

"Semua itu saya lakukan semata-mata karena ingin fokus menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya ingin tunaikan semua hajat politik saya dengan penuh martabat, integritas, dan profesional," ungkapnya.

Meski begitu, dilihat dalam laman resmi DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani masih tercatat sebagai Pembina Organisasi Nonprofit Bunda Pintar Indonesia.

Sebagai informasi, Dinas Sosial DKI mengajukan anggaran dana hibah kepada sejumlah badan dan lembaga untuk tahun depan. Yang menjadi sorotan, terdapat satu lembaga yakni Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI) yang menerima dana hibah mencapai Rp 900 juta.

Nominal pemberian dana hibah ini menjadi yang kedua tertinggi setelah hibah Karang Taruna Provinsi DKI senilai Rp 1 miliar.

Sementara, bila dibandingkan dengan sejumlah yayasan nirlaba lain yang masuk dalam anggaran Dinas Sosial, rata-rata hanya menerima dana hibah antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta. (Asp)

Baca Juga

Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan