Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 22 November 2021
Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muhtar dalam video yang diterima di Jakarta, Senin (19/7). (ANTARA/ HO-Dokumentasi Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana pembentukan pasukan siber oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI untuk membentengi ulama dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tengah menjadi kontroversi di masyarakat.

Bahkan, sejumlah pihak menuding pembentukan pasukan pembela ulama dan Anies berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar Rp 10,6 miliar.

Baca Juga

Pengamat: MUI DKI tak Usah Ikut Campur Urusan Anies Diserang Buzzer

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum MUI KH Munahar Muchtar dengan tegas membantah kabar itu. Menurut dia, pihak yang mengaitkan dana hibah dengan pembentukan tim siber ini tidak mengerti kerja MUI.

"Yang ngomong itu ada kaitan dengan dana hibah itu orang gak ngerti apa itu tugas MUI," tegas Munahar saat dikonfirmasi, Senin (22/11).

Jadi, kata dia, kalau ada pihak yang tidak paham tugas MUI dan mengaitkan pembentukan tim siber dengan dana hibah. Hal tersebut tak perlu dijawab dengan panjang dan serius.

Munahar bilang, tim siber itu tidak akan dibuat menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI. Nantinya tim siber akan dibentuk oleh Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI DKI Jakarta dan menggunakan dana yang sudah ada untuk bidang tersebut.

"Ya nggak (pakai dana hibah) lah. Orang-orang kita orang-orang pinter semua kok. Dan mereka orang-orang ikhlas kok, bekerja buat umat. Itu mah pinter-pinternya bidang infokom nanti gimana itu," ujar Munahar.

Menurutnya, pemberian dana hibah adalah hal yang biasa. MUI DKI sudah mendapatkan dana hibah dari gubernur-gubernur sebelum Gubernur Anies Baswedan.

"Itu bukan buat MUI Jakarta aja, kita punya MUI kota, kecamatan, kelurahan. Nah itu kan dana operasional sekaligus pelaksanaan program-program kerja MUI," tuturnya.

Baca Juga

Wapres Minta MUI Hati-hati dalam Pendataan Anggota

Sekali lagi ia tegaskan, tak ada kaitannya pembentukan tim siber dengan pemberian dana hibah puluhan miliar rupiah itu.

"Tak ada hubungannya dengan persiapan kita bikin mujahid cyber atau cyber army," tutupnya.

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta melalui Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) menggelar Rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta.

Salah satu keputusan rakor adalah melakukan pembelaan besar-besaran terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan saat diserang hoaks oleh buzzer.

Saat itu, Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar juga meminta agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI untuk bisa membela dan membantu Gubernur Anies Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Jakarta.

Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom diminta segera memainkan narasi keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

“Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita- berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar. (Asp)

Baca Juga

Anggota Kabinet Kompak Bantah Isu Mau Bubarkan MUI karena Disusupi Teroris

#MUI #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Kontroversi Penguburan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, MUI Soroti Dugaan Penyiksaan
Pemprov DKI Jakarta akui penguburan massal ikan sapu-sapu sulit dihindari. MUI kritik metode dinilai melanggar prinsip syariah dan kesejahteraan hewan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 April 2026
Kontroversi Penguburan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, MUI Soroti Dugaan Penyiksaan
Indonesia
Pramono Respons Kritik MUI, Siap Evaluasi Cara Pembasmian Ikan Sapu-sapu
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons kritik MUI soal pembasmian ikan sapu-sapu. Ia akan mengevaluasi metode tersebut.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Pramono Respons Kritik MUI, Siap Evaluasi Cara Pembasmian Ikan Sapu-sapu
Indonesia
MUI Soroti Pembasmian Ikan Sapu-sapu, Metode Penguburan Hidup-hidup Dipersoalkan
MUI menyoroti pembasmian ikan sapu-sapu di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melakukan metode penguburan hidup-hidup untuk membasmi ikan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
MUI Soroti Pembasmian Ikan Sapu-sapu, Metode Penguburan Hidup-hidup Dipersoalkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
MUI Semprot Kemenhaj Buntut Wacana War Tiket, Diminta Fokus ke Pemberangkatan Calon Haji 2026
Persoalan utama yang menjadi ganjalan adalah nasib jutaan calon jamaah yang sudah mengantre selama belasan hingga puluhan tahun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 April 2026
MUI Semprot Kemenhaj Buntut Wacana War Tiket, Diminta Fokus ke Pemberangkatan Calon Haji 2026
Indonesia
Maknai Idulfitri 2026, MUI Tekankan Pentingnya Hidup Efisien
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis, mengajak umat Islam menjaga kebersamaan dan nilai-nilai yang telah dibangun selama Ramadan
Frengky Aruan - Jumat, 20 Maret 2026
Maknai Idulfitri 2026, MUI Tekankan Pentingnya Hidup Efisien
Indonesia
Di Hadapan Tokoh Islam, Presiden Prabowo Paparkan Strategi Diplomasi Dorong Perdamaian Timur Tengah
Prabowo menegaskan keputusan tersebut telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah. 

Dwi Astarini - Jumat, 06 Maret 2026
Di Hadapan Tokoh Islam, Presiden Prabowo Paparkan Strategi Diplomasi Dorong Perdamaian Timur Tengah
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Indonesia
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
MUI menyoroti perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Umat diminta selektif membeli produk tanpa sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 23 Februari 2026
Kesepakatan Dagang Indonesia - AS Disorot, MUI Ingatkan Kewajiban Sertifikasi Halal
Bagikan