Kontroversi Penguburan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, MUI Soroti Dugaan Penyiksaan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 20 April 2026
Kontroversi Penguburan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, MUI Soroti Dugaan Penyiksaan

Ilustrasi Ikan Sapu-Sapu (Alodokter)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kontroversi mencuat terkait metode pemusnahan ikan sapu-sapu di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui bahwa penguburan massal masih menjadi cara utama, di tengah kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyoroti aspek kesejahteraan hewan dan syariah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan A Sidabalok mengatakan, tak ada cara lain memusnahkan penangkapan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar dengan dikubur.

"Kejadian penguburan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar memang sulit untuk dihindari walaupun sebagian dimatikan dulu sebelum dikubur," ucap Hasudungan kepada wartawan, Senin (20/4).

Ia menjelaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah membuka komunikasi dengan berbagai pihak guna mencari metode yang lebih tepat dalam proses pemusnahan ikan tersebut.

"Saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan komonikasi dengan para ahli perihal pembasmian ikan sapu-sapu usai ditangkap."

"Kami dari Pemprov DKI Jakarta sedang berkoordinasi dengan akademisi, lembaga penelitian, praktisi maupun pemerintah pusat," ucapnya.

"Untuk memformulasikan metode yang paling efektif dan efisien dalam hal pemusnahan hasil tangkapan ikan sapu-sapu tersebut agar tidak menyalahi kaidah agama sekaligus sesuai dengan kesejahteraan hewan (animal welfare)," lanjutnya.

Baca juga:

Pramono Respons Kritik MUI, Siap Evaluasi Cara Pembasmian Ikan Sapu-sapu

Di sisi lain, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya melancarkan kritik terhadap Pemprov DKI terkait proses penguburan ikan sapu-sapu yang diduga masih dalam keadaan hidup.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda mengingatkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan dua prinsip utama, yakni rahmatan lil ‘alamin dan kesejahteraan hewan.

Menurut dia ada masalah dari perspektif syariah. Metode mengubur ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup dinilai mengandung unsur penyiksaan karena termasuk memperlambat kematian.

Baca juga:

MUI Soroti Pembasmian Ikan Sapu-sapu, Metode Penguburan Hidup-hidup Dipersoalkan

Hal itu tidak sesuai dengan prinsip ihsan (baik) sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih." (HR Muslim).

Kiai Miftah melanjutkan, dari sisi etika kesejahteraan hewan, praktik mengubur ikan hidup-hidup dinilai menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.

"Cara tersebut dianggap menimbulkan penderitaan yang tidak perlu," ucap Kiai Miftah dikutip dari keterangan MUI, Minggu (19/4). (Asp)

#MUI #Ikan Sapu-sapu #Pemprov DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengerukan Saluran Jakarta Baru 62,3 Persen, Ini Langkah Pemprov DKI Cegah Banjir 2027
Pemprov DKI Jakarta telah mengeruk 165 titik saluran atau 62,3 persen dari target 1 juta meter kubik untuk mengantisipasi puncak musim hujan Februari 2027.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pengerukan Saluran Jakarta Baru 62,3 Persen, Ini Langkah Pemprov DKI Cegah Banjir 2027
Indonesia
Elang Bondol Jadi Maskot PON Pantai 2026 Jakarta, 1.172 Peserta dari 33 Provinsi Siap Berlaga
Elang bondol terpilih menjadi maskot PON Pantai 2026 di Jakarta pada 21–27 November. Sebanyak 1.172 peserta dari 33 provinsi telah mendaftar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Elang Bondol Jadi Maskot PON Pantai 2026 Jakarta, 1.172 Peserta dari 33 Provinsi Siap Berlaga
Indonesia
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Pemprov DKI Jakarta membuka peluang memperluas program Sekolah Swasta Gratis hingga pondok pesantren. Jumlah sekolah yang ditargetkan masuk program mencapai 253.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Indonesia
Mulai 2027, Santri Jakarta Berpeluang Kuliah ke Timur Tengah Lewat Beasiswa Pemprov DKI
Pemprov DKI menyiapkan Beasiswa Jakarta Unggul mulai 2027. Santri berprestasi dari keluarga kurang mampu berpeluang kuliah ke Mesir dan Arab Saudi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Mulai 2027, Santri Jakarta Berpeluang Kuliah ke Timur Tengah Lewat Beasiswa Pemprov DKI
Indonesia
Mengapa MUI Haramkan Vape? ini Risiko Kesehatan dan Sosial yang Jadi Sorotan
MUI menetapkan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Ketentuan ini mencakup penggunaan, penyalahgunaan, hingga produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mengapa MUI Haramkan Vape? ini Risiko Kesehatan dan Sosial yang Jadi Sorotan
Indonesia
Isi Lengkap Fatwa Haram Rokok Elektrik MUI, Definisi Vape Hingga Ketentuan Hukum
Penasaran kenapa vape dilarang? Baca panduan dan isi lengkap fatwa haram rokok elektrik yang resmi diterbitkan oleh MUI untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Isi Lengkap Fatwa Haram Rokok Elektrik MUI, Definisi Vape Hingga Ketentuan Hukum
Indonesia
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Pemprov DKI Jakarta mempercepat normalisasi Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama untuk mengantisipasi risiko banjir pada musim hujan 2026/2027.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
BMKG Prediksi Puncak Hujan Februari 2027, Pemprov DKI Jakarta Percepat Normalisasi Sungai
Indonesia
BPKP Beri Predikat Baik, Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Sarana Jaya mendapat predikat baik dari BPKP. Kini, hasil tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
BPKP Beri Predikat Baik, Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Indonesia
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Pramono Anung meminta maaf atas keterlambatan pencairan KJMU Tahap II 2026. Pemprov DKI menargetkan bantuan pendidikan rampung paling lambat 6 November.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 November 2026
KJMU Tahap II 2026 Terlambat Cair, Pramono Ungkap Penyebab dan Targetkan Rampung 6 November
Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Bagikan