Anak Buah Prabowo dan Jokowi Tegaskan Komitmen Perang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 05 November 2019
Anak Buah Prabowo dan Jokowi Tegaskan Komitmen Perang

Presiden Jokowi (kanan) bersama Menhan Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Gerindra. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/RN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan komitmennya siap bersinergi dengan semua pihak dalam memerangi kasus stunting atau anak yang mengalami kekurangan gizi dan pertumbuhan di Tanah Air.

"Pak Wapres dalam rapat terbatas dengan jajaran menyampaikan untuk melawan stunting. Kementerian Kelautan dan Perikanan siap bersama-sama memerangi stunting ini," kata Edhy Prabowo, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (5/11).

Baca Juga:

Gantikan Susi, Menteri Edhy Prabowo Ditantang Buat Gebrakan dalam Waktu 3 Bulan

Menurut Edhy, untuk program jangka pendek yang sederhana dalam mengatasi fenomena stunting adalah dengan membagikan ikan melalui bantuan ibu-ibu PKK dalam kampanye KKP terkait Gemarikan atau gemar makan ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di halaman Istana Negara, Jakarta pada Rabu (23/10/2019). (Bayu Prasetyo)

Pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menambahkan untuk program jangka panjang dengan menggiatkan usaha budidaya ikan dalam rangka meningkatkan hasil produksi ikan.

"Ikan merupakan salah satu sumber protein tinggi yang bermanfaat dalam mengatasi stunting pada anak," tegas Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto itu.

Baca Juga:

Anak-Anak Picky Eater Dapat Jadi Stunting

Ikan bisa menjadi konsumsi alternatif untuk mencegah kasus stunting pada anak. (gettyimages)

Sebagaimana diwartakan Antara, Menteri KKP Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), sejak kemarin. Dalam kunjungannya itu, Edhy menghadiri rangkaian acara menjelang peringatan Hari Nusantara XIX yang juga menggelar kampanye Gemarikan.

Edhy juga melantik dan mengukuhkan pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Sumsel. Forikan memang sengaja dibentuk KKP dalam rangka menjawab permasalahan bangsa yaitu perang melawan stunting atau hambatan pertumbuhan. (*)

Baca Juga:

Terdepaknya Susi dan Jonan Disebut Sebagai Korban Politik Praktis

#KKP
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
 Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Indonesia
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Indonesia
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Lokasi penangkapan kapal asing antara lain yakni dua kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, satu kapal China di Perairan Selatan Bali, dua kapal Filipina di Perairan Papua, serta satu kapal Filipina dan 21 rumpon di Bitung, Sulawesi Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Bagikan