Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung

KKP Tingkatkan Pengawasan Alat Tangkap Ikan untuk Kesejahteraan Nelayan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Selain Koperasi Merah Putih yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, program lainnya menggunakan nama merah putih juga dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang tahun 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat ekonomi kelautan nasional.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Trian Yunanda menyampaikan, pihaknya telah menjaring desa pesisir dan kampung budidaya potensial sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih.

Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Baca juga:

18 Nelayan Asal Aceh Ditangkap Otoritas Thailand

"Ini adalah program transformasi dari Kampung Nelayan Modern yang digagas Pak Menteri Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kita harus pastikan lokasi memenuhi syarat dan kriteria, khususnya masalah lahan," ujarnya.

Ia menyebutkan, kriterianya yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80 persen, ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektare, memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

"Sampai tanggal 27 Mei, kami masih menerima proposal pengajuan program Kampung Nelayan Merah Putih dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini transparan dan dapat diakses oleh pemda untuk semua wilayah di Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan, program Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendorong produktivitas masyarakat perikanan yang berkelanjutan, serta mengubah wajah kampung nelayan dan pembudidaya tradisional menjadi lebih tertata dan modern.

Di lokasi terpilih, KKP akan membangun sejumlah fasilitas seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan beserta drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran.

"Kami ingin melanjutkan keberhasilan transformasi wajah kampung nelayan seperti di Biak, Papua. Nantinya program ini akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung dan berada di posisi sentral seluruh aktivitas ekonomi,” terangnya.

KKP juga sudah melakukan survei calon lokasi di Batam, Kepulauan Riau, tepatnya Kampung Tua Bagan, Tanjung Banon, dan Belakang Padang. Kampung nelayan ini berada di atas permukaan laut.

"Kami akan kaji hasil dari survei lokasi di kampung nelayan Batam ini. Kami banyak temukan kampung nelayan berada di atas permukaan laut, apa dimungkinkan dari sisi aturan, sehingga kita bisa membangun," jelasnya.

#Nelayan #Asuransi Nelayan #KKP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Sediakan Balok Es, Prabowo Klaim Pendapatan Nelayan Naik 100 Persen
Dengan balok es yang tersedia setiap hari, kata Presiden, ikan hasil tangkapan nelayan kembali dalam keadaan segar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Pemerintah Sediakan Balok Es, Prabowo Klaim Pendapatan Nelayan Naik 100 Persen
Indonesia
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Tanggul Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI Tegaskan tak Pernah Keluarkan Izin Bangunan
Tanggul beton di pesisir Cilincing menghalangi nelayan saat mencari ikan. Pemprov DKI Jakarta menegaskan, bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan izin bangunan.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tanggul Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI Tegaskan tak Pernah Keluarkan Izin Bangunan
Indonesia
Viral Tanggul Beton di Cilincing Ganggu Nelayan, Dinas SDA DKI: itu Bukan Proyek Pemerintah
Tanggul beton di Cilincing mengganggu nelayan. Namun, Dinas SDA DKI Jakarta menegaskan, bahwa proyek tersebut bukan milik pemerintah.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Viral Tanggul Beton di Cilincing Ganggu Nelayan, Dinas SDA DKI: itu Bukan Proyek Pemerintah
Bagikan