Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempat Tanggung Jawab ke Kementerian KKP

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempat Tanggung Jawab ke Kementerian KKP

Tanggul beton di Cilincing ganggu nelayan. Foto: Instagram @arie_ngetren

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku tidak mengetahui adanya dinding beton sepanjang 2-3 kilometer di perairan Cilincing, Jakarta Utara.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa perizinan terkait dinding beton tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lokasinya pun termasuk kawasan yang dikelola Pelabuhan Marunda.

“Kewenangannya ada di KKP terkait perizinan. Yang kedua, karena ini wilayahnya ada di sekitar Pelabuhan Marunda, silakan tanyakan kepada pengelola pelabuhan,” kata Chico saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/9).

Baca juga:

Viral Tanggul Beton di Cilincing Ganggu Nelayan, Dinas SDA DKI: itu Bukan Proyek Pemerintah

Tanggul Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI Tegaskan tak Pernah Keluarkan Izin Bangunan

Sebelumnya, nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing. Keluhan itu viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @arie_ngetren.

Dalam video tersebut disebutkan, tanggul beton menyulitkan nelayan untuk melintas karena rute mereka menjadi lebih jauh. Nelayan harus memutar hingga ke ujung beton sebelum bisa mencapai lokasi pencarian ikan.

“Tanggul beton di Pesisir Cilincing ini menyulitkan nelayan untuk melintas. Panjangnya kurang lebih 2–3 kilometer. Awalnya jalur itu menjadi perlintasan nelayan, sekarang kami kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh,” ujar seorang nelayan dalam video yang diunggah, Rabu (10/9). (Asp)

#Pemprov DKI Jakarta #KKP #Tanggul Laut Raksasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempat Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempat Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta DKI Tambah Layanan Digital dan Mobil Lab untuk Uji Kualitas Air
Pemprov DKI melalui PAM Jaya luncurkan aplikasi LAPOR PAM dan Mobil Lab Uji PAM LAB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Pemprov DKI Jakarta DKI Tambah Layanan Digital dan Mobil Lab untuk Uji Kualitas Air
Indonesia
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ingin PMI berbeda dari daerah lain. Hal itu ia ungkapkan saat acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta 2025-2030.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Pramono berharap kerja sama penyediaan fasilitas kredit perumahan antara Pemprov DKI dengan Kementerian PKP bisa berjalan optimal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 19 Ribu Hunian, Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo
Menteri PKP sebut persiapan penyediaan rumah di Jakarta memiliki ekosistem yang cukup lengkap.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 19 Ribu Hunian, Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Tengah Fokuskan Sistem Non-Tunai
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bahwa tidak ada kenaikan tarif di Jakarta. Kini, Pemprov DKI sedang berfokus pada sistem non-tunai.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Tengah Fokuskan Sistem Non-Tunai
Indonesia
Tanggul Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI Tegaskan tak Pernah Keluarkan Izin Bangunan
Tanggul beton di pesisir Cilincing menghalangi nelayan saat mencari ikan. Pemprov DKI Jakarta menegaskan, bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan izin bangunan.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tanggul Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI Tegaskan tak Pernah Keluarkan Izin Bangunan
Indonesia
Viral Tanggul Beton di Cilincing Ganggu Nelayan, Dinas SDA DKI: itu Bukan Proyek Pemerintah
Tanggul beton di Cilincing mengganggu nelayan. Namun, Dinas SDA DKI Jakarta menegaskan, bahwa proyek tersebut bukan milik pemerintah.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Viral Tanggul Beton di Cilincing Ganggu Nelayan, Dinas SDA DKI: itu Bukan Proyek Pemerintah
Bagikan