Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Tanggul beton di Cilincing ganggu nelayan. Foto: Instagram @arie_ngetren
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku tidak mengetahui adanya dinding beton sepanjang 2-3 kilometer di perairan Cilincing, Jakarta Utara.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa perizinan terkait dinding beton tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lokasinya pun termasuk kawasan yang dikelola Pelabuhan Marunda.
“Kewenangannya ada di KKP terkait perizinan. Yang kedua, karena ini wilayahnya ada di sekitar Pelabuhan Marunda, silakan tanyakan kepada pengelola pelabuhan,” kata Chico saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/9).
Baca juga:
Viral Tanggul Beton di Cilincing Ganggu Nelayan, Dinas SDA DKI: itu Bukan Proyek Pemerintah
Tanggul Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI Tegaskan tak Pernah Keluarkan Izin Bangunan
Sebelumnya, nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing. Keluhan itu viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @arie_ngetren.
Dalam video tersebut disebutkan, tanggul beton menyulitkan nelayan untuk melintas karena rute mereka menjadi lebih jauh. Nelayan harus memutar hingga ke ujung beton sebelum bisa mencapai lokasi pencarian ikan.
“Tanggul beton di Pesisir Cilincing ini menyulitkan nelayan untuk melintas. Panjangnya kurang lebih 2–3 kilometer. Awalnya jalur itu menjadi perlintasan nelayan, sekarang kami kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh,” ujar seorang nelayan dalam video yang diunggah, Rabu (10/9). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pramono Pastikan Lahan RS Sumber Waras tak Bermasalah, KPK Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi
Proyek Galian di Jalan TB Simatupang Selesai, Gerbang Tol Fatmawati 2 Sudah Tidak Gratis
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day Demi Sukseskan Jakarta Running Festival 2025
Targetkan Jakarta Bebas TBC 2030, Rano Karno Minta Warga Aktif Berperan
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?