AMPI Jabar Ingin Duetkan Airlangga dan Ridwan Kamil

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 Maret 2022
AMPI Jabar Ingin Duetkan Airlangga dan Ridwan Kamil

Ketum Golkar Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko Perekonomian)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jawa Barat mendukung Airlangga Hartarto yang sudah Munas dan Rapimnas maju sebagai kandidat pemilihan presiden-wakil presiden 2024.

DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jawa Barat Ahmad Hidayat, menegaskan, pihaknya akan mengikuti arah angin keputusan partai.

Baca Juga:

Kasus Pengeroyokan Ketum KNPI, Polisi Dalami Kemungkinan Tersangka Selain Ketua DPP Golkar

"AMPI Jawa Barat usulkan pasangan Airlangga dan Ridwan Kamil," kata Ketua DPD AMPI Jawa Barat, Ahmad Hidayat, di Bandung, Jumat (4/3).

Ia menegaskan, sebagai warga Jawa Barat, ingin akan mengusung nama wakil pendamping (calon wakil presiden) untuk Airlangga dari Jawa Barat. AMPI Jawa Barat akan mendukung partai yang sudah tegas dan bulat pada capres 2024 mengusung Airlangga

"Tentunya kami inginnya di Pilpres ada perpaduan kekuatan parpol dan figur dan daerah. Yang paling layak disandingakan dengan Pak Airlangga ya Ridwan Kamil," katanya.

Ia mengatakan dalam momentum Munas Ke-9 AMPI pada 2020 yang dilaksanakan di Bandung, Airlangga yang merupakan Dewan Pembina AMPI dan Ridwan Kamil akan hadir bersamaan dalam acara pembukaannya. Selain itu, Kamil dijadwalkan menjamu struktur AMPI dalam makan malam di Gedung Sate.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Antara)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Antara)

Ketua Penyelenggara Munas Ke-IX AMPI, Kemas Ilham Akbar, mengatakan, pembukaan akan dilakukan di Gedung Merdeka sedangkan sidang-sidang akan digelar di Hotel Pullman Bandung.

Ia mengatakan Munas kali ini diselenggarakan di Bandung melihat jumlah pemuda produktif di Bandung dan Jawa Barat mencapai 70 persen. Hal ini, menjadi upaya AMPI dalam meluaskan manfaatnya bagi para pemuda produktif di Jawa Barat.

"Sehingga ini bisa menjadi representasi AMPI untuk melakukan aksi sosial, menjadikan AMPI sebagai motor dalam menggerakkan kekuatan menjelang pemilu," katanya. (Imanha/ Jawa Barat)

Baca Juga:

Politikus Golkar Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Ketua KNPI

#Golkar #Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan