Amien Rais: Pak Jokowi, Copot Tito Karnavian

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 10 Oktober 2018
Amien Rais: Pak Jokowi, Copot Tito Karnavian

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan keterangan mengenai penindakan terduga teroris seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais memenuhi panggilan polisi terkait penyebaran berita bohong atau hoax dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

Sebelum masuk ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Amien menggelar konferensi pers. Amien membeberkan mengenai kejanggalan pemanggilan dirinya hingga janjinya membongkar kasus-kasus yang mengendap di KPK. Bahkan, dalam kesempatan itu Amien meminta Presiden Jokowi mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Saya tahu Anda semua ingin tahu soal KPK, saya minta pada Pak Jokowi supaya Pak Kapolri Tito Karnavian segera dicopot alasannya pelajari sendiri," kata Amien di Mapolda Metro Jaya, rabu (10/10).

Amien menilai, saat ini masih banyak sosok polisi jujur yang pantas mengisi posisi Kapolri. "Saya yakin kepemimpinan Polri yang jujur dan mengabdi bangsa dan negara masih banyak untuk mengganti Tito Karnavian. Polisi tulang punggung keamanan nasional," ucapnya.

Kapolri kunjungi Polda Riau
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) mendengarkan kronologis kejadian penyerangan anggota Polisi Polda Riau ketika berkunjung ke lokasi penyerangan di Mapolda Riau, di Pekanbaru, Riau (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Amien sebelumnya menjelaskan kejanggalan pemanggilan dirinya. Mengutip pernyataan Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, dirinya dipanggil Polda Metro berdasarkan keterangan Ratna Sarumpaet.

"Ini surat panggilan untuk saya yang katanya berdasarkan keterangan Sarumpaet tanggal 2 Oktober, padahal Sarumpaet ditangkap tanggal 4 Oktober. Ini sangat janggal. Tanggal 2, Sarumpaet belum memberi keterangan apapun ke polisi," ujar Amien.

Selain itu, Amien juga mempertanyakan mengenai ketidakcocokan keterangan tersebut. Padahal, Ratna baru berencana berangkat ke Chile tanggal 4 Oktober "Apakah ini upaya kriminalisasi? Wallahualam," ucapnya. (asp)

#Massa 212 #Amien Rais #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Bagikan