Hendaru Tri Hanggoro
MerahPutih.com - Langkah Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB menuai kecaman. Salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, menilai veto ini menunjukkan sikap standar ganda dan antiperdamaian.
“Pasti ada konsekuensi dari tindakan AS itu,” ujar Fadli kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/4).
Fadil menuturkan, langkah veto terbukti sering kali menghambat penegakan keamanan dan perdamaian internasional di berbagai konflik di dunia. Khususnya ketika konflik tersebut beririsan langsung dengan kepentingan negara-negara pemegang hak veto.
Baca juga:
Israel Serang Iran, Mesir Kebut Upaya Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza
“Mekanisme veto secara faktual telah benar-benar menyandera penegakkan keamanan dan perdamaian dunia,” jelas Fadli yang juga anggota Komisi I DPR ini
Politisi Partai Gerindra tersebut mengakui bahwa keberpihakan AS kepada Israel sudah menjadi rahasia umum lantaran lobi yang sangat kental terhadap politik dalam negeri AS.
”AS tak layak menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel karena bagaimana pun AS akan selalu memihak Israel,” tuturnya.
Dia mencontohkan, berlarut-larutnya konflik Palestina-Israel yang sudah hampir 80 tahun berjalan sejak 1947.
“Termasuk kegagalan menghentikan genosida Israel yang menewaskan lebih dari 34 ribu rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan lebih 70 persen adalah anak-anak dan perempuan,” papar mantan Wakil Ketua DPR itu.
Baca juga:
4 Strategi Pemerintah Kendalikan Inflasi di Tengah Konflik Iran-Israel
Konsekuensi lain, kata Fadli, veto kian menegaskan dukungan membabi-buta AS kepada Israel, termasuk saat Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina.
”Sekadar contoh, sebuah data intelijen yang diberikan kepada Kongres AS menyebutkan bahwa Israel telah menjatuhkan peledak di Gaza,” jelas dia.
Dia meminta Indonesia agar terus menekan AS supaya bersikap netral dan lebih objektif dalam menyikapi masalah konflik Palestina-Israel.
”Pengakuan eksistensi Palestina sebagai sebuah negara hampir menjadi konsensus dunia,” tutup Fadli. (knu)
Baca juga:
Resmi Akui Negara Palestina, Barbados Tetap Jalin Hubungan dengan Israel
