Alasan KPU Belum Proses Pergantian Nama Ketum PPP

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 13 September 2022
Alasan KPU Belum Proses Pergantian Nama Ketum PPP

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardion (kedua kanan). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan pergantian kepemimpinan dari Suharso Monoarfa ke Muhamad Mardiono.

Mardiono yang dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) PPP menyerahkan bukti pergantian posisi pimpinan tertinggi partainya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, KPU tak bisa langsung menerima data pergantian nama ketum Partai Kab'bah itu.

Baca Juga

Suharso Masih Enggan Menjawab Soal Kisruh Kepemimpinan PPP

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik membeberkan alasannya. Ia mengatakan PPP dapat memperbaiki data kepengurusan saat masa perbaikan tanggal 15 sampai 28 September 2022 nanti.

"Ini diatur di dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 4 tahun 2022. Jadi nanti tanggal 15 sampai dengan 28 selama 14 hari parpol kami berikan kesempatan memperbaiki dokumennya," ujar Idham kepada wartawan, Selasa (13/9).

Perbaikan di tanggal tersebut dilakukan karena pelaksanaan verifikasi administrasi telah berakhir pada 11 September lalu. Nantinya KPU akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi pada Rabu (14/9) besok.

"Tanggal 14 September KPU akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada pimpinan parpol yang dokumennya telah diverifikasi," ucapnya.

Baca Juga

PPP Didera Konflik Internal, PAN Yakin KIB Tetap Solid

Idham mengatakan adanya SK baru Kemenkumham tersebut tidak akan berpengaruh pada kepengurusan di daerah-daerah.

Nantinya, PPP tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki data kepengurusan tersebut melalui sipol yang aksesnya batu akan dibuka pada tanggal 15 September mendatang. Oleh sebab itu KPU meminta kepada seluruh parpol untuk dapat memanfaatkan waktu perbaikan dokumen selama 14 hari.

Sekedar informasi, Muhammad Mardiono resmi menyerahkan dokumen SK Kemenkumham terkait kepengurusan baru ke KPU RI, Senin (12/9). Dokumen itu diserahkan karena proses perbaikan berkas parpol calon peserta pemilu 2024 masih berjalan.

Dalam kesempatan itu, Mardiono memastikan tidak ada perpecahan di partainya pasca lengsernya Suharso Monoarfa.

"Insya Allah di PPP tidak ada perpecahan semuanya, kami kompak dan solid," ujar Mardiono. (Knu)

Baca Juga

Temui Jokowi setelah Dicopot dari Ketum PPP, Suharso Dicecar Wartawan Istana

#Komisi Pemilihan Umum #KPU #Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Bagikan