Mula Akmal
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pertanyaan soal Partai NasDem yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anies sebagai antitesis Jokowi dinyatakan oleh Politikus senior NasDem Zulfan Lindan. Pernyataan tersebut direspon oleh PDIP dan membuat suasana kian memanas.
Baca Juga:
Menurut Hasto, pernyataan tersebut sangat kontradiktif karena Presiden Jokowi didukung sejumlah partai politik, termasuk NasDem.
"Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk NasDem," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10).
Hasto mengatakan, apa yang disampaikan tersebut menciptakan persoalan pada tata pemerintahan. Sebab seharusnya, visi-misi presiden harus dijalankan oleh jajaran pemerintahan. Kini NasDem justru mendukung antitesa dari visi misi tersebut.
Menurut Hasto, kini bisa dipertanyakan soal keberadaan NasDem di dalam pemerintahan Jokowi. Yang dimaksud tentu keberadaan menteri-menteri dari NasDem.
Baca Juga:
"Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya lho yang menyampaikan, sebagai antitesa, ya kami merespon karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan kepada tata pemerintahan. Sementara, yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya, gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," kata Hasto.
Hasto juga menilai Anies mungkin benar-benar antitesa dari Jokowi. Sebab, seorang Jokowi memiliki banyak bukti kerja dan prestasi. Sementara Anies tidak. Menurut Hasto, program-program Anies saat menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota, sangat sedikit. Ia mengaku dapat laporan dari para anggota DPRD dari fraksi PDIP di DKI Jakarta, bahwa beberapa janji Anies tidak dijalankan.
"Ini ada 23 janji kampanye Pak Anies dari laporan Ima Mahdiah (Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, red). Hanya lima yang dijalankan. Dan mana yang dahulu dijalankan Pak Jokowi di level gubernur? Mana kemudian sekarang pasukan oranye? Pasukan hijau? Pasukan biru? Itu kan mencerminkan sebenarnya tiga warna dan berbagai warna itu kan menyatu dalam kepentingan Pak Jokowi di situ," terang Hasto.
Doktor Ilmu Pertahanan tersebut, juga menyampaikan keluhan dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terkait leletnya Anies dalam mengatasi persoalan banjir.
"Pak Basuki baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada Rp 350 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies," tutur Hasto.
Jadi gubernur saja, lanjut Hasto, sudah antitesa. Apalagi, diperjelas oleh politikus senior NasDem Zulfan Lindan bahwa Anies merupakan antitesa dari Presiden Jokowi. Menurut Hasto, hal itu yang dikritisi oleh PDIP.
"Pak Prabowo tidak pernah berbicara antitesa, Gerindra tidak pernah berbicara antitesa. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan secara politik, dan akademis. Karena risetnya ada," pungkas Hasto. (Pon)
Baca Juga:
