PDIP DKI Sebut Anies Gubernur 0 Persen

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 13 Oktober 2022
PDIP DKI Sebut Anies Gubernur 0 Persen

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).

Dalam kegiatan tersebut, Fraksi PDIP menyoroti minimnya janji kampanye yang terealisasi. Catatan yang dimiliki PDIP, dari 23 janji kampanye Anies pada Pilkada DKI 2017 lalu, hanya 5 yang tercapai.

Baca Juga

Dicari Figur Cawapres untuk Anies Baswedan

Adapun janji kampanye Anies yang berhasil terealisasi antara lain memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), mengendalikan inflasi, menyelenggarakan berbagai kesenian setiap tahun, meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagamaan dan ormas, serta integrasi transportasi.

"Dari 23 (janji kampanye Anies) yang kami apresiasi cuma empat sampai lima (janji). Itu kami apresiasi," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di gedung DPRD DKI, Kamis (13/10).

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10). Foto: MP/Asropih

Lalu, lanjut Gembong, banyak janji dan program Anies yang belum terealisasi. Gembong pun menyebut Anies sebagai Gubernur 0 persen.

Pasalnya, jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, menumpuk janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk.

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," cetus Gembong.

Baca Juga

Tanggapi Dukungan Jadi Cawapres Anies, Panglima TNI: Fokus Selesaikan Tugas

Dipaparkan Gembong, kinerja Anies yang sangat buruk adalah: normalisasi sungaii 0 persen, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0 persen, pembangunan LRT KPDBU 0 persen, ambil alih air bersih dari swasta 0 persen, pembangunan ITF dalam kota 0 persen, pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur 0 persen serta pembangunan Science Park 0 persen.

Kemudian rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) belum terealisasi atau 0 persen, Fasilitas Park & Ride 0 persen, Taman Pintar 0 persen (dari target 175 lokasi), Rumah DP 0 Rupiah hanya terealisasi 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen), Rumah aman hanya terealisasi 4 unit dari target 267 (1,5 persen) dan Wirausahawan OK OCE hanya terealisasi 6.000 dari target 200.000 (3 persen).

Tak hanya capaiannya yang rendah. Bahkan, ada janji kampanye Anies yang sama sekali tidak berjalan atau capaian nol persen. Seperti program normalisasi atau naturalisasi sungai, pembangunan tempat pengelolaan sampah ITF, hingga pembangunan LRT Jakarta.

"Kami mencoba mengupas satu per satu 23 janji yang disampaikan pak Anies ketika kampanye kemarin. Hasilnya, ada 4 sampai 5 (janji) bisa kami katakan berhasil, tapi selebihnya itu rapot merah," tutup Anies. (Asp).

Baca Juga

Sebelum Lengser, Anies Titip Pembangunan Stadion Tugu

#PDIP #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Bagikan