PDIP DKI Sebut Anies Gubernur 0 Persen

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 13 Oktober 2022
PDIP DKI Sebut Anies Gubernur 0 Persen

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).

Dalam kegiatan tersebut, Fraksi PDIP menyoroti minimnya janji kampanye yang terealisasi. Catatan yang dimiliki PDIP, dari 23 janji kampanye Anies pada Pilkada DKI 2017 lalu, hanya 5 yang tercapai.

Baca Juga

Dicari Figur Cawapres untuk Anies Baswedan

Adapun janji kampanye Anies yang berhasil terealisasi antara lain memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), mengendalikan inflasi, menyelenggarakan berbagai kesenian setiap tahun, meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagamaan dan ormas, serta integrasi transportasi.

"Dari 23 (janji kampanye Anies) yang kami apresiasi cuma empat sampai lima (janji). Itu kami apresiasi," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di gedung DPRD DKI, Kamis (13/10).

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10). Foto: MP/Asropih

Lalu, lanjut Gembong, banyak janji dan program Anies yang belum terealisasi. Gembong pun menyebut Anies sebagai Gubernur 0 persen.

Pasalnya, jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, menumpuk janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk.

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," cetus Gembong.

Baca Juga

Tanggapi Dukungan Jadi Cawapres Anies, Panglima TNI: Fokus Selesaikan Tugas

Dipaparkan Gembong, kinerja Anies yang sangat buruk adalah: normalisasi sungaii 0 persen, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0 persen, pembangunan LRT KPDBU 0 persen, ambil alih air bersih dari swasta 0 persen, pembangunan ITF dalam kota 0 persen, pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur 0 persen serta pembangunan Science Park 0 persen.

Kemudian rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) belum terealisasi atau 0 persen, Fasilitas Park & Ride 0 persen, Taman Pintar 0 persen (dari target 175 lokasi), Rumah DP 0 Rupiah hanya terealisasi 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen), Rumah aman hanya terealisasi 4 unit dari target 267 (1,5 persen) dan Wirausahawan OK OCE hanya terealisasi 6.000 dari target 200.000 (3 persen).

Tak hanya capaiannya yang rendah. Bahkan, ada janji kampanye Anies yang sama sekali tidak berjalan atau capaian nol persen. Seperti program normalisasi atau naturalisasi sungai, pembangunan tempat pengelolaan sampah ITF, hingga pembangunan LRT Jakarta.

"Kami mencoba mengupas satu per satu 23 janji yang disampaikan pak Anies ketika kampanye kemarin. Hasilnya, ada 4 sampai 5 (janji) bisa kami katakan berhasil, tapi selebihnya itu rapot merah," tutup Anies. (Asp).

Baca Juga

Sebelum Lengser, Anies Titip Pembangunan Stadion Tugu

#PDIP #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan