PDIP DKI Sebut Anies Gubernur 0 Persen

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 13 Oktober 2022
PDIP DKI Sebut Anies Gubernur 0 Persen

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).

Dalam kegiatan tersebut, Fraksi PDIP menyoroti minimnya janji kampanye yang terealisasi. Catatan yang dimiliki PDIP, dari 23 janji kampanye Anies pada Pilkada DKI 2017 lalu, hanya 5 yang tercapai.

Baca Juga

Dicari Figur Cawapres untuk Anies Baswedan

Adapun janji kampanye Anies yang berhasil terealisasi antara lain memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), mengendalikan inflasi, menyelenggarakan berbagai kesenian setiap tahun, meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagamaan dan ormas, serta integrasi transportasi.

"Dari 23 (janji kampanye Anies) yang kami apresiasi cuma empat sampai lima (janji). Itu kami apresiasi," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di gedung DPRD DKI, Kamis (13/10).

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10).
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, pada Kamis (13/10). Foto: MP/Asropih

Lalu, lanjut Gembong, banyak janji dan program Anies yang belum terealisasi. Gembong pun menyebut Anies sebagai Gubernur 0 persen.

Pasalnya, jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, menumpuk janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk.

"Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," cetus Gembong.

Baca Juga

Tanggapi Dukungan Jadi Cawapres Anies, Panglima TNI: Fokus Selesaikan Tugas

Dipaparkan Gembong, kinerja Anies yang sangat buruk adalah: normalisasi sungaii 0 persen, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0 persen, pembangunan LRT KPDBU 0 persen, ambil alih air bersih dari swasta 0 persen, pembangunan ITF dalam kota 0 persen, pemipaan air bersih SPAM Jatiluhur 0 persen serta pembangunan Science Park 0 persen.

Kemudian rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) belum terealisasi atau 0 persen, Fasilitas Park & Ride 0 persen, Taman Pintar 0 persen (dari target 175 lokasi), Rumah DP 0 Rupiah hanya terealisasi 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen), Rumah aman hanya terealisasi 4 unit dari target 267 (1,5 persen) dan Wirausahawan OK OCE hanya terealisasi 6.000 dari target 200.000 (3 persen).

Tak hanya capaiannya yang rendah. Bahkan, ada janji kampanye Anies yang sama sekali tidak berjalan atau capaian nol persen. Seperti program normalisasi atau naturalisasi sungai, pembangunan tempat pengelolaan sampah ITF, hingga pembangunan LRT Jakarta.

"Kami mencoba mengupas satu per satu 23 janji yang disampaikan pak Anies ketika kampanye kemarin. Hasilnya, ada 4 sampai 5 (janji) bisa kami katakan berhasil, tapi selebihnya itu rapot merah," tutup Anies. (Asp).

Baca Juga

Sebelum Lengser, Anies Titip Pembangunan Stadion Tugu

#PDIP #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Bagikan